Amerika Serikat pada hari Kamis menetapkan sebuah kelompok bayangan yang dituduh bertanggung jawab atas serangan di Kashmir yang dikelola India pada bulan April sebagai "teroris". Serangan tersebut memicu konflik terburuk antara India dan Pakistan dalam beberapa dekade terakhir.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio menggambarkan The Resistance Front (TRF) sebagai "front dan proxy" dari Lashkar-e-Taiba (LeT), sebuah kelompok yang telah ditetapkan sebagai "teroris" oleh PBB.

Penetapan sebagai "teroris" ini, menurut Rubio dalam sebuah pernyataan, "menunjukkan komitmen pemerintahan Trump untuk melindungi kepentingan keamanan nasional kami, melawan terorisme, dan menegakkan seruan Presiden Trump untuk keadilan atas serangan di Pahalgam."

Pada bulan April, penyerang bersenjata menewaskan 26 orang, hampir semuanya adalah umat Hindu, di Pahalgam, sebuah pusat wisata di wilayah Kashmir yang dikelola India.

Pernyataan tegas

Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar, pada hari Jumat menyebut langkah Washington sebagai "penegasan kuat atas kerja sama kontra-terorisme India-AS", tulisnya di platform X.

Sebelumnya, hanya sedikit yang diketahui tentang TRF, yang awalnya mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Pahalgam. Namun, setelah kritik publik meningkat atas pembunuhan tersebut, kelompok ini menarik kembali klaimnya.

Kekerasan di Pahalgam memicu empat hari pertempuran antara kedua negara tetangga tersebut, yang menewaskan lebih dari 70 orang di kedua belah pihak. Ini adalah konfrontasi terburuk antara kedua musuh sejak tahun 1999.

Pakistan menembak jatuh beberapa jet India, termasuk Rafale, selama bentrokan tersebut.

Perselisihan Kashmir

Pemberontak di Kashmir yang dikelola India telah berjuang melawan pemerintahan New Delhi sejak tahun 1989. Banyak Muslim Kashmir mendukung tujuan mereka untuk membebaskan wilayah tersebut — baik dengan bergabung dengan Pakistan atau mendirikan negara merdeka.

India bersikeras bahwa pemberontakan di Kashmir adalah "terorisme yang disponsori Pakistan". Pakistan membantah tuduhan tersebut, dan banyak warga Kashmir menganggapnya sebagai perjuangan kemerdekaan yang sah. Puluhan ribu warga sipil, pemberontak, dan pasukan pemerintah telah tewas dalam konflik tersebut.

Pakistan menyatakan bahwa mereka hanya mendukung tuntutan warga Kashmir untuk plebisit yang disponsori PBB di wilayah tersebut "secara politik, moral, dan diplomatik."