Dunia
2 menit membaca
Pemimpin bangsa Arab menolak pemindahan Gaza pasca-perang dan mendukung rencana Mesir
Presiden Suriah Ahmad Alsharaa juga mengecam pemindahan paksa ini, menyebutnya sebagai "aib bagi umat manusia" dan sebuah ujian bagi dunia Arab.
Pemimpin bangsa Arab menolak pemindahan Gaza pasca-perang dan mendukung rencana Mesir
Ancaman pengungsian warga Gaza “bukan hanya masalah kemanusiaan; ini adalah ujian komitmen kita sebagai orang Arab terhadap tujuan penting kita,” imbuh al-Sharaa.
5 Maret 2025

Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi menyatakan bahwa para pemimpin Arab telah mendukung rencana pasca perang Mesir untuk Gaza yang memungkinkan sekitar dua juta warga Palestina tetap tinggal di wilayah tersebut.

Dalam pertemuan di Kairo pada hari Selasa, para pemimpin tersebut menyetujui sebuah usulan tandingan untuk rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengosongkan wilayah tersebut dan mengembangkannya sebagai destinasi pantai.

Berbicara dalam pertemuan puncak itu, Presiden Suriah Ahmad Alsharaa mengecam seruan untuk pemindahan paksa warga Palestina dari tanah air mereka, menyebutnya sebagai "aib bagi kemanusiaan" dan "ujian" bagi seluruh bangsa Arab.

"Seruan untuk pemindahan paksa rakyat Palestina dari tanah mereka adalah aib bagi kemanusiaan," kata Alsharaa.

Ia memperingatkan bahwa seruan semacam itu "tidak hanya menjadi ancaman bagi rakyat Palestina tetapi juga bagi seluruh bangsa Arab."

Ancaman pemindahan warga Gaza "bukan hanya masalah kemanusiaan; ini adalah ujian komitmen kita sebagai bangsa Arab terhadap perjuangan vital kita," tambahnya.

Presiden transisi Suriah tersebut juga menekankan bahwa "pengusiran rakyat Palestina dari tanah mereka adalah hak yang tidak dapat diterima," sambil menegaskan bahwa "saatnya telah tiba bagi semua bangsa Arab untuk bersatu menolak rencana ini."

Kebutuhan akan ‘kerangka politik’

Dalam pertemuan puncak tersebut, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menekankan perlunya kerangka politik yang jelas untuk membangun kembali Gaza.

Terdapat kebutuhan urgent akan kerangka politik yang jelas untuk pemulihan, rekonstruksi, dan stabilitas Gaza berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional, kata kepala PBB tersebut.

"Gaza harus tetap menjadi bagian integral dari negara Palestina di masa depan," tegas Guterres, ia menekankan bahwa "masa depan yang berkelanjutan bagi Gaza harus dibangun di atas keamanan, stabilitas, dan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dari rakyatnya."

Ia mendesak penghentian segara eskalasi militer dan menegaskan bahwa akses bantuan kemanusiaan ke Gaza adalah hak fundamental yang "tidak dapat dinegosiasikan."

Guterres memuji pertemuan darurat tersebut sebagai langkah penting dalam tanggung jawab komunitas internasional untuk mengakhiri perang, meringankan penderitaan, dan mengamankan perdamaian yang berkelanjutan.

SUMBER:TRT World and Agencies
Intip TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us