Antara 60.000 hingga 80.000 rumah tangga—atau sekitar 400.000 orang—telah mengungsi dari kamp Zamzam di Darfur Utara, Sudan, setelah kamp tersebut direbut oleh Pasukan Pendukung Cepat (Rapid Support Forces/RSF), berdasarkan data dari Organisasi Internasional untuk Migrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
RSF menguasai kamp itu setelah serangan selama empat hari yang, menurut pemerintah dan organisasi bantuan, menewaskan atau melukai ratusan orang.
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Senin menyatakan bahwa data awal dari sumber lokal menunjukkan lebih dari 300 warga sipil tewas dalam pertempuran yang terjadi pada hari Jumat dan Sabtu di sekitar kamp pengungsian Zamzam dan Abu Shouk, serta kota Al Fasher di Darfur Utara.
Di antara korban tersebut, terdapat 10 pekerja kemanusiaan dari Relief International yang tewas saat mengoperasikan salah satu dari sedikit pusat kesehatan yang masih berfungsi di kamp Zamzam, menurut juru bicara PBB.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah lama memperingatkan bahwa kekejaman bisa terjadi jika RSF berhasil menembus kamp yang telah dikepung selama berbulan-bulan ini, apalagi kamp tersebut terletak dekat dengan satu-satunya benteng tentara yang tersisa di Darfur, yaitu Al Fasher.
Citra satelit dari Maxar Technologies menunjukkan bangunan yang terbakar dan kepulan asap di Zamzam pada hari Jumat, menggemakan pola serangan RSF sebelumnya.
RSF membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa kamp Zamzam digunakan sebagai basis oleh kelompok-kelompok yang bersekutu dengan tentara.
Konflik internal
Pada awal konflik, kamp ini menampung sekitar setengah juta orang—jumlah yang kini diperkirakan telah meningkat dua kali lipat.
Dalam sebuah video yang dibagikan oleh pasukan paramiliter, wakil komandan RSF, Abdelrahim Daglo, terlihat berbicara kepada sekelompok kecil pengungsi, menjanjikan mereka makanan, air, layanan kesehatan, dan kesempatan untuk kembali ke rumah.
RSF meningkatkan serangannya terhadap kamp Zamzam setelah pasukan tentara merebut kembali ibu kota, Khartoum, memperkuat posisi mereka di pusat kekuasaan negara.
Mereka juga melancarkan serangan drone ke wilayah yang masih dikuasai tentara, termasuk serangan terhadap pembangkit listrik Atbara di bagian utara negara itu pada hari Senin, menurut perusahaan listrik nasional. Serangan ini memutus pasokan listrik ke ibu kota masa perang, Port Sudan.
Perang di Sudan meletus pada April 2023 akibat perebutan kekuasaan antara militer dan RSF, menghancurkan harapan akan transisi menuju pemerintahan sipil. Sejak itu, konflik ini telah memaksa jutaan orang mengungsi, meluluhlantakkan sebagian besar wilayah negara, dan menyebabkan kelaparan meluas di berbagai daerah.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak pihak-pihak yang berperang di Sudan untuk memperbaiki kehidupan warga sipil di negara tersebut, yang menurutnya membayar harga tertinggi dari perang tersebut.
