Runtuhnya rezim Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024 telah memicu perubahan besar di Suriah—perubahan yang tidak dilihat Israel sebagai krisis, melainkan sebagai peluang untuk membentuk kembali lanskap strategis kawasan demi keuntungannya.

Sebagai tanggapan, Israel tidak lagi hanya mengandalkan pendekatan tradisional yang berfokus pada keamanan, tetapi mulai menyesuaikan kebijakan Suriah agar selaras dengan tujuan strategis jangka panjang. Kejatuhan Assad tidak hanya menghancurkan status quo yang dikenal sebagai 'iblis yang kita kenal', tetapi juga memperkenalkan ketidakpastian baru—terutama munculnya kepemimpinan yang berpotensi bersekutu dengan Turkiye dan Barat, yang dapat melemahkan alasan keamanan Israel untuk keberadaannya di Dataran Tinggi Golan yang diduduki.

Pada saat yang sama, Israel semakin memandang Suriah yang terfragmentasi—terbagi berdasarkan garis etnis dan sektarian—sebagai hasil yang lebih mudah dikelola dan menguntungkan secara strategis. Namun, kesepakatan terbaru pemerintah Suriah dengan SDF, cabang Suriah dari kelompok YPG/PKK, untuk mengintegrasikan mereka ke dalam institusi negara, menghadirkan tantangan baru bagi visi ini. Langkah ini menandakan upaya Damaskus untuk menegaskan kembali kesatuan nasional dan berpotensi mengganggu strategi Israel yang mendorong perpecahan di dalam Suriah. Selain itu, hal ini dapat merusak kebijakan Suriah yang terfragmentasi dengan mendekatkan entitas yang didukung AS ke pemerintah pusat.

Upaya Damaskus ini sejalan dengan dorongan regional yang lebih luas—dipimpin oleh Turkiye dan aktor lainnya—untuk mempertahankan integritas teritorial Suriah, yang secara langsung bertentangan dengan visi Israel tentang Suriah yang terfragmentasi.

Mengulang kasus Lebanon: Dari 'pagar baik' ke 'tetangga baik'

Pendekatan Israel yang terus berkembang di kawasan ini semakin mencerminkan pola penguatan teritorial, yang membuka jalan bagi 'Golanisasi' bertahap di Suriah selatan—sebuah jalur yang dibentuk oleh preseden sejarah dan kepentingan strategis kontemporer.

Selama perang saudara Suriah, kekhawatiran utama Israel di Suriah adalah kelompok-kelompok yang didukung Iran. Melalui kampanye canggihnya yang dikenal sebagai Campaign Between Wars (MABAM, dalam bahasa Ibrani), Israel telah melakukan serangan terarah di bawah ambang perang skala penuh, dengan tujuan mengganggu jalur pasokan Hizbullah dan mencegah produksi sistem senjata canggih di dalam Suriah.

Namun, pengaruh Iran tidak hanya terbatas pada ranah militer—tertanam dalam rezim, ekonomi, dan tatanan sosial Suriah. Hal ini menimbulkan tantangan kompleks bagi Israel, yang berusaha mengatasinya melalui intervensi strategis.

Pendekatan Israel ini mengambil pelajaran dari Good Fence Policy yang dimulai pada tahun 1976 selama perang saudara Lebanon. Salah satu aspek utama dari strategi ini adalah dukungan langsung Israel terhadap Tentara Lebanon Selatan (SLA), sebuah milisi Kristen yang berfungsi sebagai pasukan proksi di Lebanon selatan. SLA menjaga keamanan di zona keamanan yang ditetapkan Israel hingga penarikan pada tahun 2000.

Di bawah kedok bantuan kemanusiaan, Israel membangun hubungan lintas batas, seperti di Gerbang Fatima dekat Metula, dengan menyediakan bantuan medis dan pasokan kepada penduduk lokal, terutama mereka yang tinggal di selatan. Hal ini tidak hanya memungkinkan Israel untuk secara strategis mengisi kekosongan keamanan dan pemerintahan yang diciptakan oleh konflik, tetapi juga membantu membangun citra positif dan meningkatkan pengaruh regionalnya.

Meskipun Good Fence Policy awalnya diklaim sebagai inisiatif kemanusiaan, kehadiran Israel yang berkepanjangan di Lebanon selatan pada akhirnya berkontribusi pada kebangkitan Hizbullah—sebuah hasil yang tetap menjadi pelajaran penting bagi strategi Israel saat ini di Suriah.

Dalam kerangka ini, Israel telah mengejar pendekatan dua tahap, memanfaatkan smart power untuk memajukan kepentingan keamanan dan politiknya. Ketika dinamika konflik Suriah semakin menyerupai Lebanon, Israel telah mereplikasi taktik yang sudah dikenal, meluncurkan operasi kemanusiaan di dalam Suriah sejak 2013. Upaya ini kemudian berkembang menjadi Operation Good Neighbour pada tahun 2016.

Tujuan jangka panjangnya adalah untuk membangun pijakan di wilayah-wilayah seperti Queneitra, Daraa, dan As-Suwayda sebagai model untuk diterapkan yang lebih luas di seluruh Suriah. Namun, sebelum revolusi, dua hambatan utama telah menghalangi rencana ini: pengaruh regional Turkiye yang semakin meluas dan aliansi Rusia dengan Assad.

Pada tahun 2017, melalui mediasi Rusia, Israel menerima kembalinya rezim ke Suriah selatan dengan imbalan menjaga elemen-elemen yang didukung Iran setidaknya 80 kilometer dari perbatasan Israel. Kesepakatan ini yang secara efektif membatasi ruang gerak Israel di kawasan tersebut.

Fragmentasi Suriah: Strategi jangka panjang Israel di selatan

Peristiwa setelah serangan pada 7 Oktober mengungkapkan kenyataan yang mencolok; strategi contain-delay Israel di bawah MABAM gagal secara efektif menghalangi Hizbullah dan elemen-elemen lain yang didukung Iran di kawasan tersebut.

Meskipun runtuhnya rezim Assad dan berkurangnya pengaruh Rusia dan Iran membawa dampak keamanan yang menguntungkan bagi Israel, hal ini juga membawa dilema strategis baru. Kekhawatiran paling mendesak adalah munculnya kepemimpinan Suriah baru yang sejalan dengan Turkiye dan Barat, mewakili mayoritas populasi Suriah dan tidak menimbulkan ancaman militer langsung bagi Israel. Pemerintahan semacam itu dapat merusak alasan keamanan yang digunakan Israel untuk pendudukan berkelanjutan di Dataran Tinggi Golan.

Menyadari risiko ini, Israel dengan cepat berupaya untuk mendelegitimasi pemerintahan baru tersebut—melabelinya sebagai 'entitas teroris' dan meluncurkan serangan terhadap infrastruktur militer yang diwarisi dengan dalih ancaman keamanan. Secara paradoks, Israel mengumumkan rencana untuk menggandakan populasi di Golan yang diduduki, mengisyaratkan komitmen tegas terhadap invasinya.

Dengan investasi bertahun-tahun di kawasan tersebut, Israel berusaha memanfaatkan penarikan Rusia dengan melangkah lebih jauh dari Garis Pelepasan 1974 dan memperluas ke wilayah kaya air di Daraa. Wilayah ini adalah tempat yang sama di mana Israel melakukan operasi kemanusiaan sejak 2013, menyoroti sifat strategis jangka panjang dari keterlibatannya.

Justifikasi resmi untuk ekspansi teritorial ini tetap menjadi kekhawatiran keamanan Israel dan perlindungan komunitas Druze. Namun, tindakan Israel mengirimkan pesan yang jelas kepada Damaskus: sebuah peringatan bahwa setiap upaya untuk menegaskan kembali kendali atas selatan akan dihadapi dengan kekuatan.

Pada tahap ini, tujuan jangka panjang Israel tampak jelas—mencegah munculnya Suriah yang kuat dan bersatu yang dapat menjadi ancaman keamanan di masa depan. Cara paling efektif untuk mencapai ini adalah melalui fragmentasi Suriah menjadi entitas politik yang lemah dan terpecah, memastikan tidak ada otoritas pusat di Damaskus yang dapat menantang posisi Israel di utara.

Strategi ini juga membuka kemungkinan kontrol Israel meluas melampaui Dataran Tinggi Golan yang diduduki, memperkuat 'Golanisasi' Suriah selatan—jalur yang dibentuk oleh preseden sejarah dan perhitungan geopolitik kontemporer.

Suriah, Turkiye, dan Israel

Berakar pada doktrin keamanan yang sudah ada sebelum pendiriannya, Israel telah lama memandang kelompok minoritas Timur Tengah sebagai mitra integral dalam strategi keamanannya. Komponen penting dari visi Israel untuk Suriah yang terfragmentasi adalah struktur yang kini terbentuk dalam bentuk organisasi teroris PYD/YPG.

Entitas ini tidak hanya mewakili ambisi Israel yang lebih luas untuk membentuk kembali lanskap politik Suriah tetapi juga mencerminkan pandangan historis Israel terhadap kelompok Kurdi di Timur Tengah. Namun, kesepakatan terbaru antara Suriah dan SDF menantang pendekatan ini dengan berpotensi menetralkan salah satu instrumen utama Israel untuk perpecahan di Suriah.

Turkiye, di sisi lain, tetap menjadi kekuatan yang tangguh dan tegas dalam menentang ambisi regional Israel.

Untuk melawan pengaruh Turkiye, Israel telah mengejar strategi berbasis kekuatan militer yang dikalibrasi dengan hati-hati, memanfaatkan kelompok minoritas untuk memperluas jejak regionalnya. Namun, kedalaman strategis Turkiye dan hubungan eratnya dengan Suriah menghadirkan hambatan signifikan bagi tujuan Israel.

Dalam skenario di mana Israel mencapai tujuan strategisnya, Suriah akan menemukan dirinya dikepung—terpecah menjadi kantong-kantong sektarian dan etnis di timur dan barat, PYD/YPG di sepanjang Efrat, dan komunitas Druze yang didukung Israel di selatan, tanpa akses yang layak ke laut atau negara tetangga kecuali Turkiye. Hal ini akan membuat Suriah lemah dan rentan secara permanen, namun kekuatan militer dan diplomatik Türkiye yang kuat akan mencegah destabilisasi yang berkepanjangan di kawasan tersebut.

Pendekatan Israel yang terus berkembang di Suriah selatan menegaskan visi geopolitik yang lebih luas—yang memprioritaskan penguatan teritorial, fragmentasi politik, dan pembentukan aliansi proksi. Namun, langkah-langkah strategis Turkiye dan komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap stabilitas regional menjadi penghalang kuat bagi ambisi Israel, memastikan bahwa 'Golanisasi' Suriah tetap menjadi hasil yang tidak dapat dicapai oleh Israel, meskipun ada upayanya untuk membentuk kembali keseimbangan kekuatan regional.