China mulai memberlakukan tarif balasan sebesar 84 persen terhadap produk-produk AS pada Kamis (10/4), sebagai tanggapan atas kebijakan tarif tinggi dari Presiden AS Donald Trump terhadap barang impor asal China.
Dalam rangkaian langkah saling balas, China sebelumnya menetapkan tarif timbal balik sebesar 34 persen terhadap putaran awal tarif yang dikenakan Trump, meski Washington memperingatkan bahwa tarif itu harus dicabut atau akan menghadapi eskalasi lanjutan.
Trump kemudian menaikkan tarif terhadap produk China menjadi 104 persen, yang dibalas oleh China dengan tarif 84 persen. Keesokan harinya, pada Rabu (9/4), Trump kembali meningkatkan tarif menjadi 125 persen.
Sebagai bagian dari langkah balasan, Beijing juga memasukkan 18 perusahaan asal AS ke dalam daftar pembatasan perdagangan, menambah tekanan di tengah ketegangan yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
China kini tampak memperluas strategi dagangnya dengan memperkuat hubungan ekonomi melalui jalur multilateral.
Pendekatan Beijing–Brussels
Presiden Xi Jinping dijadwalkan memulai lawatan ke Asia Tenggara pekan depan, termasuk ke Malaysia, sebagai bagian dari upaya memperluas kemitraan ekonomi kawasan.
Sementara itu, hubungan dagang antara China dan Uni Eropa menunjukkan penguatan. Kementerian Perdagangan China menyebut kedua pihak berkomitmen mendukung sistem perdagangan multilateral yang berbasis pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan virtual antara Menteri Perdagangan China Wang Wentao dan Komisaris Uni Eropa untuk Perdagangan dan Keamanan Ekonomi, Maros Sefcovic, menurut laporan kantor berita Xinhua pada Kamis.
Dalam pembicaraan tersebut, kedua pihak membahas penguatan kerja sama ekonomi China–UE serta respons terhadap kebijakan tarif "timbal balik" dari AS.
Sefcovic menilai kebijakan tarif Washington telah berdampak besar terhadap arus perdagangan global, dan menegaskan bahwa Uni Eropa siap bekerja sama dengan negara anggota WTO, termasuk China, untuk menjaga kelancaran sistem perdagangan internasional.
Organisasi Perdagangan Dunia mengatakan bahwa membagi ekonomi global menjadi dua blok dapat menyebabkan penurunan 7% dalam PDB global, dan memperingatkan bahwa negara-negara kurang berkembang akan paling terdampak akan hal ini.
