Pada hari Sabtu, Dhaka menyaksikan apa yang disebut sebagai aksi pro-Gaza terbesar dalam sejarah Bangladesh, dengan ratusan ribu orang turun ke jalan untuk menunjukkan solidaritas.

Salah satu tuntutan utama dari deklarasi aksi tersebut adalah pengembalian klausul “kecuali Israel,” sebuah tuntutan yang kini telah dipenuhi oleh pemerintah.

Saat aksi massa pro-Palestina terus meluas di negara-negara di belahan dunia Selatan—mulai dari jalanan Jakarta dan Kuala Lumpur hingga aksi di Cape Town dan Pakistan—beberapa pemerintah mengambil langkah lebih jauh dengan tindakan konkret.

Saat ini, pembatasan perjalanan telah muncul dari negara-negara Global Selatan sebagai alat simbolis yang kuat untuk memprotes genosida Israel di Gaza.

Pada hari Selasa, Maladewa menjadi negara terbaru yang mengambil sikap diplomatik tegas, mengumumkan larangan resmi bagi pemegang paspor Israel untuk memasuki wilayahnya.

Pemerintah Maladewa menyebut keputusan tersebut sebagai “sikap tegas dalam menanggapi kekejaman yang terus berlangsung dan tindakan genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.”

Pada hari yang sama, pemerintah sementara baru Bangladesh mengembalikan klausul “kecuali Israel” dalam paspornya, yang secara efektif melarang warga negara Bangladesh bepergian ke Israel.

Pemerintah baru yang mulai menjabat pada bulan Agustus setelah penggulingan Perdana Menteri Sheikh Hasina telah membatalkan keputusan kabinetnya yang diambil pada tahun 2021.

Langkah untuk menghapus “kecuali Israel” dari paspor terjadi hanya sehari setelah demonstrasi besar-besaran pro-Palestina di seluruh Bangladesh.

Larangan lama kembali muncul

Selain langkah-langkah baru atau yang diperbarui ini, beberapa negara lain sudah lama memberlakukan larangan menyeluruh terhadap pemegang paspor Israel atau melarang masuk berdasarkan bukti perjalanan ke Israel.

Malaysia, yang sejak lama menolak mengakui Israel, terus menolak masuk semua warga negara Israel, sebuah kebijakan yang baru-baru ini ditegaskan kembali mengingat perang genosida Israel di Gaza. Pemerintah Malaysia juga vokal di forum internasional, menyerukan agar Israel dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum internasional.

Pakistan juga melarang pemegang paspor Israel dan tidak mengakui Israel sebagai negara. Pemerintah berturut-turut telah mempertahankan bahwa hubungan formal tidak akan dipertimbangkan sampai tercapai resolusi yang adil untuk Palestina, khususnya pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Sikap lama ini telah ditegaskan kembali oleh para pejabat dalam beberapa bulan terakhir, di tengah meningkatnya kemarahan atas perang genosida Israel di Gaza.

Lebanon, Kuwait, Irak, dan Aljazair juga termasuk di antara negara-negara yang memberlakukan pembatasan baik terhadap warga negara Israel maupun terhadap pelancong yang paspornya mengandung visa atau cap masuk/keluar Israel.

Negara-negara lain yang tidak mengakui Israel dan melarang masuk pemegang paspor Israel termasuk Brunei, Iran, Libya, dan Suriah.

TerkaitTRT Global - Bangladesh reinstates passport clause barring travel to Israel following pro-Palestine rallies

Pesan yang kuat

Meskipun larangan semacam itu memiliki dampak material yang terbatas, simbolismenya memiliki kekuatan yang besar. Dengan menggunakan kontrol kedaulatan atas perbatasan untuk memberlakukan pembatasan terhadap warga negara Israel, pemerintah-pemerintah ini mengirimkan pesan perlawanan pada saat badan-badan internasional gagal menghentikan genosida.

Secara efektif, pembatasan perjalanan menjadi salah satu cara bagi negara-negara belahan dunia Selatan untuk menghindari kebuntuan diplomasi multilateral dan menunjukkan keselarasan dengan seruan populer untuk akuntabilitas.

Pendekatan ini juga mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap impunitas negara-negara kuat, terutama negara-negara Barat yang memasok senjata ke Israel sambil melindunginya dari pertanggungjawaban di Dewan Keamanan PBB.

Seruan semakin meningkat di antara negara-negara Selatan untuk mengambil tindakan lebih jauh selain pembatasan perjalanan, seperti menangguhkan perjanjian dagang, menghentikan kerja sama persenjataan, atau bergabung dengan kasus genosida Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional.