Bank sentral Lebanon menandatangani perjanjian dengan K2 Integrity, sebuah perusahaan konsultan manajemen risiko asal Amerika Serikat, guna memerangi aktivitas ilegal dan penipuan, demikian dilaporkan media lokal Lebanon pada Senin.

Perjanjian ini merupakan bagian dari upaya lebih luas Banque du Liban untuk mengeluarkan Beirut dari “daftar abu-abu” milik Financial Action Task Force (FATF), lembaga internasional yang menetapkan standar dan kebijakan dalam memerangi pencucian uang serta pendanaan terorisme.

Negara-negara yang masuk dalam daftar abu-abu FATF berada di bawah pengawasan ketat karena sistem keuangan mereka dianggap belum memadai dalam mencegah penipuan dan tindak kejahatan keuangan, sehingga kesulitan menarik investasi asing.

Sejak krisis keuangan menghantam pada 2019, ukuran ekonomi Lebanon menyusut hampir 40 persen, memperburuk kondisi negara yang memang sudah terjerat berbagai krisis multidimensi.

Perekonomian Lebanon semakin terpukul ketika Hizbullah—kelompok yang didukung Iran dan berperan ganda sebagai partai politik serta milisi bersenjata—bergabung dengan Hamas dalam konflik melawan Israel pasca Oktober 2023.

Sebagai respons, Israel melancarkan serangan udara berulang yang kemudian berkembang menjadi operasi darat di wilayah Lebanon.

Pemerintah Lebanon menunjukkan kesediaan untuk melucuti senjata Hizbullah, langkah yang dinilai berpotensi memperbaiki kondisi ekonomi secara signifikan dan membuka jalan bagi bantuan keuangan dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan Arab Saudi.

Amerika Serikat telah menjanjikan bantuan ekonomi bagi pemerintah Lebanon apabila kelompok Hizbullah dilucuti sepenuhnya—a proposal yang ditolak oleh kelompok yang berafiliasi dengan Iran itu. Baik AS maupun Israel telah menetapkan Hizbullah sebagai organisasi teroris.

Pendanaan terorisme dan pencucian uang merupakan dua isu utama yang menjadi fokus Amerika Serikat, yang berupaya keras mencegah Hizbullah memanfaatkan sistem keuangan Lebanon untuk memperkuat kembali kekuatannya pasca sejumlah kekalahan.

Pada April lalu, gubernur baru bank sentral Lebanon menyatakan komitmennya untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme secara serius.

Tahun lalu, FATF menempatkan Lebanon dalam daftar negara yang memerlukan pengawasan khusus—langkah yang dikhawatirkan akan semakin menjauhkan arus investasi asing yang sangat dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi Lebanon sejak krisis 2019.