Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, menyerukan tindakan segera dari Uni Eropa (UE), mendesak penangguhan perjanjian dagang UE-Israel dan larangan penjualan senjata ke Israel dengan alasan kekhawatiran atas pelanggaran hak asasi manusia.
“Ini adalah saatnya untuk bertindak, dan jika Perjanjian Asosiasi didasarkan pada hak asasi manusia, hal yang paling wajar adalah kita segera menangguhkan Perjanjian Asosiasi hari ini, dan melangkah maju,” kata Albares kepada wartawan pada hari Senin sebelum pertemuan dengan para menteri luar negeri UE di Brussels.
“Itulah mengapa saya akan meminta penangguhan Perjanjian Asosiasi, embargo penjualan senjata ke Israel, dan daftar orang-orang yang dikenai sanksi bagi siapa saja yang ingin menjadi penghalang solusi dua negara,” tambahnya.
Albares menekankan perlunya Eropa untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar blok tersebut.
“Jadi hari ini adalah hari untuk mengakui apa yang sudah kita ketahui sejak beberapa bulan lalu, ada pelanggaran hak asasi manusia, dan hari ini di atas segalanya adalah hari untuk bertindak. Apa pun selain itu akan menjadi kegagalan bagi UE,” katanya.
Para Menteri UE menimbang tindakan Israel di Gaza
Para menteri luar negeri blok tersebut bertemu untuk membahas apakah tindakan Israel di Gaza melanggar ketentuan perjanjian dagangnya dengan UE.
Permintaan resmi untuk meninjau perjanjian tersebut datang dari Belanda dan didukung oleh 17 dari 27 negara anggota blok tersebut. Namun, Spanyol dan Irlandia pertama kali menyerukan peninjauan tersebut pada Februari 2024.
Menteri Luar Negeri Slovenia, Tanja Fajon, mengatakan bahwa dia mengharapkan UE mengambil langkah yang jelas terhadap Israel.
“UE harus mengakui pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel dan bertindak sesuai,” katanya kepada wartawan.
Fajon memperingatkan bahwa perkembangan di tempat lain di Timur Tengah tidak boleh mengaburkan krisis kemanusiaan di Gaza atau perang di Ukraina, menekankan bahwa Gaza tetap berada dalam kondisi yang sangat kritis, dengan Israel memblokir pasokan kemanusiaan penting seperti air dan makanan.
“Slovenia ingin UE mengambil langkah yang jelas, yang dapat mencakup sanksi perdagangan atau pembekuan perjanjian,” katanya. “Harus dinyatakan dengan jelas bahwa hambatan terhadap bantuan kemanusiaan harus dihapuskan, pendudukan ilegal harus diakhiri, dan Israel harus menghormati keputusan pengadilan serta hukum internasional.”
Menteri Luar Negeri Swedia, Maria Malmer Stenergard, menggemakan kekhawatiran tersebut, mengatakan bahwa situasi di Gaza tidak boleh dilupakan.
“Orang-orang sedang sangat menderita dan kita tidak bisa hanya menjadi penonton,” katanya.
Meskipun begitu, menteri luar negeri Jerman dan Italia mengatakan kepada wartawan sebelum pertemuan hari Senin bahwa mereka tidak mendukung penangguhan perjanjian dagang tersebut.