Ratusan ribu pekerja di seluruh India menggelar aksi mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap upaya Perdana Menteri Narendra Modi untuk memprivatisasi perusahaan-perusahaan milik negara dan menjalankan reformasi ekonomi lainnya. Aksi ini menyebabkan gangguan sebagian terhadap layanan publik dan sektor manufaktur.

Koalisi yang terdiri dari 10 serikat pekerja utama, bersama sejumlah kelompok tani dan buruh pedesaan, menyerukan aksi industrial satu hari yang mereka sebut Bharat Bandh, atau “Tutup India.”

Pemogokan ini menjadi tantangan baru bagi upaya Modi menarik perusahaan asing melalui pelonggaran undang-undang ketenagakerjaan demi menyederhanakan operasional bisnis dan meningkatkan produktivitas.

Serikat-serikat buruh yang terlibat dalam aksi menyebutkan bahwa kegiatan tambang batu bara dihentikan di beberapa negara bagian. Sejumlah kereta api juga terhenti karena jalurnya diblokir oleh demonstran, dan gangguan turut terjadi pada layanan perbankan, perusahaan asuransi, hingga supermarket.

The Associated Press melaporkan bahwa di kota timur Kolkata, para demonstran berjalan dalam pawai di sebuah stasiun kereta lokal, meneriakkan slogan anti-pemerintah dan membakar patung tiruan Modi.

Sementara di pusat keuangan Mumbai, para pegawai bank meneriakkan penolakan terhadap privatisasi bank-bank milik negara.

Menurut Press Trust of India, lalu lintas di negara bagian timur Odisha terhenti di sejumlah wilayah. Di negara bagian Kerala, di selatan India, toko-toko, kantor, dan sekolah-sekolah tutup, dengan jalan-jalan terlihat sepi.

Pemerintah belum memberikan komentar resmi terkait aksi mogok tersebut. Selama ini, pemerintah biasanya mengabaikan tuntutan dari kelompok serikat pekerja.

Tuntutan para pekerja meliputi kenaikan upah, penghentian privatisasi perusahaan milik negara, pencabutan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, serta pengisian lowongan pekerjaan di sektor pemerintah.

Sementara kelompok tani menuntut agar pemerintah menaikkan harga beli minimum untuk komoditas seperti gandum dan beras.

‘Reformasi Modi’

Pemerintahan Modi telah membuka sejumlah sektor ekonomi India untuk investasi asing langsung dan menawarkan insentif keuangan miliaran dolar guna mendorong pertumbuhan industri manufaktur dalam negeri.

Pemerintah juga berupaya menutup defisit anggaran dengan menjual aset negara yang dianggap “merugi”, serta memperkenalkan undang-undang ketenagakerjaan baru yang menjanjikan kenaikan upah minimum, jaminan sosial, dan layanan kesehatan bagi pekerja.

Namun, serikat pekerja tetap menolak dan menuntut undang-undang tersebut dicabut.

“Pemerintah ingin menekan pekerja atas nama kemudahan berusaha melalui reformasi ketenagakerjaan,” ujar Amarjeet Kaur, Sekjen All India Trade Union Congress, salah satu serikat yang memimpin aksi.

Operasi penambangan batu bara di sebagian besar negara bagian pun terhenti total.

A. Soundararajan, tokoh serikat buruh terkemuka di negara bagian Tamil Nadu, mengatakan bahwa sekitar 30.000 buruh ditahan oleh polisi pada Rabu.

Ia menambahkan bahwa aktivitas manufaktur di sejumlah perusahaan juga turut terdampak.