Seorang hakim federal di Amerika Serikat telah membatasi akses Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) terhadap data sensitif milik warga negara. Langkah ini menyusul kekhawatiran soal pengaruh besar Elon Musk—pemimpin DOGE sekaligus figur publik non-terpilih—terhadap lembaga-lembaga negara.
Hakim Distrik Ellen Hollander pada Kamis (waktu setempat) mengeluarkan perintah yang melarang staf DOGE mengakses informasi pribadi seperti nomor Jaminan Sosial, riwayat medis, atau data rekening bank warga Amerika.
Keputusan tersebut menyebut bahwa Administrasi Jaminan Sosial (SSA) hanya boleh memberikan data yang telah disunting atau dianonimkan kepada staf DOGE—dan hanya jika mereka telah lulus pemeriksaan latar belakang serta pelatihan privasi dan regulasi federal.
Putusan ini dikeluarkan tak lama setelah laporan bahwa Kepala SSA, Michelle King, mengundurkan diri pada Februari lalu setelah menolak permintaan DOGE untuk mengakses informasi penerima Jaminan Sosial secara langsung.
Gugatan dalam kasus ini diajukan oleh sejumlah serikat pekerja yang menilai SSA telah "membuka sistem datanya bagi pihak eksternal yang tidak sah" tanpa memperhatikan perlindungan data jutaan warga negara.
Sorotan publik
Federasi Pegawai Negeri Amerika Serikat, Kabupaten, dan Kota (AFSCME) menyambut baik keputusan pengadilan dan menyebutnya sebagai “langkah penting”.
“Putusan hari ini memberikan kelegaan besar dan menjadi penegasan penting untuk menghentikan pelanggaran hukum serta tindakan berisiko dari DOGE,” kata perwakilan serikat dalam pernyataan tertulis pada Kamis.
Hakim Hollander juga memerintahkan agar DOGE menghapus semua data pribadi Jaminan Sosial yang telah dikumpulkan sejak awal pemerintahan Presiden Trump pada Januari.
Akses terhadap data identitas hanya diperbolehkan dalam kondisi luar biasa, dan harus mendapat izin pengadilan. Bahkan dengan alasan “pemeriksaan pemborosan atau penipuan”, permintaan akses tidak akan secara otomatis disetujui.
Keberadaan DOGE—yang dibentuk untuk mengevaluasi efisiensi birokrasi—terus menjadi sorotan publik, terutama karena status hukumnya yang tidak jelas. Banyak pihak mempertanyakan potensi konflik kepentingan serta akuntabilitas publik Elon Musk, mengingat posisinya sebagai figur yang tidak dipilih secara demokratis, namun memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan.
Kritikus menilai, meski DOGE mengusung semangat efisiensi, lembaga ini justru beroperasi dengan pengawasan terbatas, dan kini menghadapi kritik tajam atas potensi pelanggaran hak privasi warga.
