Washington, DC — Bayang-bayang Jeffrey Epstein masih menghantui pusat kekuasaan Amerika, dan kini mulai memecah kubu Partai Republik.

Ghislaine Maxwell, terpidana perdagangan manusia, kembali menjadi sorotan. Di saat yang sama, Gedung Putih menghadapi pertanyaan yang kian menguat, dan Kongres masih terpecah soal langkah lanjutan.

Wakil Jaksa Agung Todd Blanche mengonfirmasi pada Selasa bahwa ia berencana bertemu dengan Ghislaine Maxwell—mantan sosialita asal Inggris dan rekan dekat Epstein yang divonis pada 2021 karena merekrut anak-anak untuk eksploitasi seksual—“dalam beberapa hari ke depan.”

Langkah diam-diam ini muncul hanya beberapa hari setelah Departemen Kehakiman menegaskan kembali kesimpulannya bahwa Epstein tidak memiliki “daftar klien” dan tidak dibunuh di sel penjara Manhattan.

“Jika Ghislaine Maxwell memiliki informasi tentang siapa pun yang melakukan kejahatan terhadap korban, FBI dan DOJ akan mendengarkannya,” tulis Blanche di platform X.

“Atas arahan Jaksa Agung Bondi, saya telah berkomunikasi dengan pengacara Maxwell… dan saya memperkirakan akan bertemu dengannya dalam waktu dekat.”

Namun, yang seharusnya menjadi catatan kaki dalam kasus yang telah lama berlalu justru menjadi bahan bakar politik yang tak kunjung padam.

Kritik keras meledak dari dalam kelompok pendukung MAGA (Make America Great Again), menentang temuan DOJ, sikap Presiden Donald Trump sendiri, serta kepemimpinan Republik yang dituduh “berusaha menutup-nutupi” kasus ini.

Sementara itu, pengacara Maxwell, David Oscar Markus, membenarkan bahwa negosiasi untuk pertemuan sedang berlangsung.

“Dia akan selalu bersaksi dengan jujur,” katanya. “Kami berterima kasih kepada Presiden Trump atas komitmennya untuk mengungkap kebenaran dalam kasus ini.”

Namun “komitmen” itu tak meredakan gejolak politik yang muncul.

Di Capitol Hill, anggota parlemen Republik meluncurkan penyelidikan baru terkait Epstein yang tampaknya bertentangan dengan sikap Gedung Putih.

Subkomite Pengawasan DPR untuk Operasi Pemerintahan memutuskan untuk memanggil Maxwell dengan surat panggilan paksa pada Selasa, melalui pemungutan suara mendadak yang didukung oleh tiga anggota Republik dan satu Demokrat.

Anggota DPR Tim Burchett dari Tennessee mengajukan mosi tersebut. Menurut Axios, Burchett “tidak berkonsultasi dengan Donald Trump terlebih dahulu.”

Ketua Komite Pengawasan James Comer, yang menyetujui langkah itu, juga menyatakan bahwa ia tidak memberi tahu Trump maupun Ketua DPR Mike Johnson.

“Dia satu-satunya yang tersisa. Tak ada lagi yang masih hidup yang bisa memberi tahu kita apa pun... Saya ingin membawanya ke sini sebelum dia juga diberi kesempatan untuk bunuh diri. Saya sudah muak,” kata Burchett kepada wartawan.

Meski Trump menyebut kontroversi Epstein sebagai “tipuan,” ia tetap memerintahkan Jaksa Agung Pam Bondi untuk merilis semua kesaksian dewan juri yang tersedia, namun narasi tetap menggema di Washington.

Laporan Wall Street Journal pekan lalu yang mengungkap hubungan sosial Trump dengan Epstein pada 1990-an kembali memicu sorotan, meskipun Presiden membantah keras keterlibatannya.

Maxwell hadapi Kongres?

Di hari yang sama dengan rilis pers DOJ, Ketua DPR Mike Johnson menuduh Partai Demokrat menggunakan kasus Epstein untuk keuntungan politik.

“Presiden sendiri telah menyatakan bahwa ia menginginkan transparansi maksimal dan semua bukti kredibel disampaikan kepada publik agar masyarakat bisa menilai sendiri. Kita berhak atas itu,” ujar Johnson.

Untuk saat ini, Johnson menunda segala tindakan terkait penyelidikan Epstein, meski sejumlah anggota Republik mendesak adanya pemungutan suara. Dengan jadwal legislatif yang kacau, ia memutuskan untuk mempercepat masa reses DPR selama sebulan.

“Tidak ada gunanya memaksa pemerintahan melakukan sesuatu yang sudah mereka lakukan,” kata Johnson pada Selasa.

Jeffrey Epstein, seorang finansier dengan koneksi ke elit global, ditangkap pada 2019 atas tuduhan perdagangan seks dan ditemukan tewas beberapa minggu kemudian di penjara New York—dinyatakan bunuh diri. Ghislaine Maxwell, rekannya, kemudian dijatuhi hukuman karena membantu Epstein menyalahgunakan anak di bawah umur.

Saat ini, Maxwell masih menjalani hukuman 20 tahun penjara di lembaga pemasyarakatan federal di Florida atas dakwaan perdagangan manusia dan konspirasi. Namun, pertarungan hukumnya belum usai.

Tim kuasa hukumnya mengajukan petisi ke Mahkamah Agung, berargumen bahwa penuntutannya melanggar perjanjian non-penuntutan yang sebelumnya disepakati Epstein pada 2008. Mahkamah Agung dijadwalkan mempertimbangkan perkara tersebut akhir tahun ini.

Pertanyaannya, meskipun terbungkus dalam bahasa hukum, sarat dengan muatan politik: apakah janji yang dibuat oleh satu jaksa federal mengikat seluruh Departemen Kehakiman?

Biasanya, isu prosedural seperti ini jarang menarik perhatian di luar lingkaran hukum. Namun dalam konteks Maxwell dan Epstein, hal ini berpotensi membawa skandal ini—beserta dampaknya—terus bergulir hingga musim gugur dan seterusnya.

Blanche menegaskan bahwa kesimpulan DOJ tidak berubah sejak ringkasan publik terakhir kasus ini.

“Tidak ada bukti yang ditemukan yang dapat dijadikan dasar untuk menyelidiki pihak ketiga yang belum dikenai dakwaan,” ujarnya.

Namun bagi para anggota parlemen di Capitol, hal itu belum cukup.

“Kesaksian Maxwell ini akan membantu rakyat Amerika memahami bagaimana Jeffrey Epstein bisa melakukan kejahatan keji selama ini tanpa pernah benar-benar diadili,” kata Burchett dalam pernyataannya.

Ketegangan antara pernyataan resmi dan arus ketidakpercayaan publik kini kembali mendorong kasus Epstein keluar dari bayang-bayang.