India telah memulai pekerjaan untuk meningkatkan kapasitas tampung waduk di dua proyek pembangkit listrik tenaga air di wilayah Himalaya, Kashmir, menurut sumber yang mengetahui persoalan tersebut. Langkah ini diambil menyusul ketegangan terbaru dengan Pakistan yang membuat New Delhi menangguhkan perjanjian pembagian air kedua negara.
Langkah ini menjadi tindakan nyata pertama India yang keluar dari ketentuan Perjanjian Air Indus, yang sejak ditandatangani pada 1960 tetap dijalankan meski kedua negara bersenjata nuklir itu telah terlibat tiga kali perang dan berbagai konflik lainnya.
Namun, bulan lalu India menangguhkan perjanjian yang menjamin pasokan air ke 80 persen lahan pertanian Pakistan, setelah serangan di wilayah Kashmir yang dikuasainya menewaskan 26 orang. Dua dari tiga pelaku serangan diidentifikasi berasal dari Pakistan.
Menanggapi hal itu, Islamabad mengancam akan menempuh jalur hukum internasional dan membantah keterlibatannya dalam serangan. Pemerintah Pakistan juga memperingatkan bahwa "Setiap upaya untuk menghentikan atau mengalihkan aliran air yang menjadi hak Pakistan ... akan dianggap sebagai tindakan perang."
Proses “pembersihan waduk” untuk menghilangkan endapan sedimen dimulai pada Kamis, dilakukan oleh NHPC Ltd—perusahaan pembangkit listrik tenaga air terbesar milik negara India—bersama otoritas di wilayah tersebut, kata tiga sumber tersebut.
Meski pekerjaan ini belum langsung mengancam pasokan air ke Pakistan, yang sangat bergantung pada aliran sungai dari India untuk irigasi dan pembangkit listrik, dampaknya bisa terasa jika proyek-proyek lain melakukan langkah serupa. Saat ini, terdapat lebih dari setengah lusin proyek sejenis di kawasan itu.
Menurut sumber, India tidak memberi tahu Pakistan terkait pekerjaan di proyek Salal dan Baglihar, yang baru pertama kali dilakukan sejak bendungan tersebut dibangun pada 1987 dan 2008/09. Perjanjian sebelumnya memang melarang aktivitas semacam itu.
Para sumber tersebut berbicara dengan syarat anonim karena tidak memiliki wewenang untuk menyampaikan informasi kepada media.
NHPC India maupun pemerintah di wilayah terkait belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi melalui email.
Sejak merdeka dari penjajahan Inggris pada 1947, India dan Pakistan telah terlibat dalam tiga kali perang, dua di antaranya dipicu oleh sengketa wilayah Kashmir, serta berbagai bentrokan berskala lebih kecil.
Operasi pembersihan berlangsung selama tiga hari, dimulai pada 1 Mei, menurut keterangan sumber-sumber tersebut.
“Ini pertama kalinya latihan semacam ini dilakukan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pembangkitan listrik dan mencegah kerusakan turbin,” kata salah satu sumber.
“Kami juga diminta membuka gerbang yang dapat disesuaikan untuk mendukung pembersihan, dan itu kami lakukan sejak 1 Mei,” lanjutnya. Ia menambahkan bahwa upaya ini bertujuan untuk membebaskan operasional bendungan dari berbagai pembatasan.
Warga yang tinggal di sepanjang Sungai Chenab di wilayah Kashmir yang dikelola India mengaku melihat aliran air dilepaskan dari bendungan Salal dan Baglihar antara Kamis hingga Sabtu.
Proses pembersihan proyek pembangkit listrik tenaga air ini mengharuskan waduk hampir dikosongkan untuk mengeluarkan endapan sedimen, yang akumulasinya menjadi penyebab utama penurunan kapasitas produksi listrik.
Sebagai contoh, dua sumber menyebutkan bahwa daya yang dihasilkan proyek Salal berkapasitas 690 MegaWatt jauh berada di bawah potensi maksimalnya karena Pakistan selama ini mencegah dilakukan proses pembersihan. Penurunan produksi juga terjadi di proyek Baglihar yang berkapasitas 900 MW akibat endapan sedimen.
“Pembersihan waduk bukan hal yang umum karena menyebabkan banyak pemborosan air,” kata salah satu sumber. “Negara-negara di hilir seharusnya diberi tahu jika tindakan ini berpotensi menyebabkan banjir.”
Pembangunan kedua proyek itu sebelumnya memerlukan negosiasi panjang dengan Pakistan, yang khawatir kehilangan hak atas bagiannya dari air sungai.
Di bawah Perjanjian Indus tahun 1960, yang membagi aliran Sungai Indus dan anak-anak sungainya antara kedua negara, India diwajibkan berbagi data seperti aliran hidrologi di sejumlah titik sungai yang melintasi wilayahnya, serta mengeluarkan peringatan banjir.
Namun Menteri Air India sebelumnya telah menyatakan tekadnya untuk “memastikan tidak ada setetes pun air Sungai Indus yang sampai ke Pakistan.”
Meski demikian, para pejabat pemerintah dan pakar di kedua negara menyebut bahwa India tidak dapat serta-merta menghentikan aliran air. Perjanjian tersebut hanya mengizinkan pembangunan pembangkit listrik tenaga air tanpa bendungan penyimpanan besar di tiga sungai utama yang dialokasikan untuk Pakistan.
Dengan penangguhan perjanjian, India kini merasa lebih bebas bergerak. “Kami sekarang dapat melanjutkan proyek-proyek kami sesuai kehendak,” kata Kushvinder Vohra, mantan kepala Komisi Air Pusat India yang baru pensiun dan telah lama terlibat dalam penanganan sengketa air Indus dengan Pakistan.
Langkah India menangguhkan perjanjian lama setelah serangan mematikan di Kashmir memicu kekhawatiran ketegangan dengan Pakistan. Namun, bisakah New Delhi benar-benar menghentikan aliran tersebut?
