Wali Kota Athena, Haris Doukas, memberikan tanggapan tegas kepada Duta Besar Israel pada hari Minggu, dengan menegaskan bahwa Yunani tidak membutuhkan "pelajaran tentang demokrasi dari mereka yang membunuh warga sipil," menyusul kritik dari utusan Israel terkait dugaan grafiti anti-Semit di ibu kota Yunani.

Berbicara setelah Duta Besar Israel, Noam Katz, mengklaim bahwa pejabat kota gagal bertindak terhadap grafiti yang membuat pengunjung Israel merasa "tidak nyaman," Doukas membela catatan pemerintahannya dan menyoroti kekejaman Israel di Gaza.

"Sebagai otoritas kota, kami secara konsisten menentang kekerasan dan rasisme. Namun, kami tidak menerima ceramah tentang demokrasi dari mereka yang membunuh warga sipil dan anak-anak yang sedang antre makanan—mereka yang bertanggung jawab atas kematian puluhan orang setiap hari di Gaza akibat pemboman, kelaparan, dan kehausan," katanya.

Doukas juga mengkritik apa yang ia sebut sebagai kemarahan selektif dari utusan Israel.

"Sangat mengerikan bahwa Duta Besar Katz memilih untuk hanya fokus pada grafiti—banyak di antaranya sedang dihapus—sementara menutup mata terhadap genosida yang belum pernah terjadi sebelumnya yang sedang berlangsung di Gaza," ujarnya.

Katz menyampaikan pernyataannya dalam wawancara dengan harian Yunani Kathimerini, di mana ia menyoroti dampak grafiti anti-Semit terhadap pengunjung Israel dan menuduh otoritas kota tidak cukup berupaya untuk menghapusnya.

TerkaitTRT Global - Semakin banyak negara kini mengakui perang Israel terhadap Gaza sebagai 'genosida'

Pernyataan ini muncul di tengah perang yang sedang berlangsung di Gaza, yang dimulai pada 7 Oktober 2023. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina di wilayah tersebut, lebih dari 60.800 warga Palestina—kebanyakan wanita dan anak-anak—telah tewas.

Blokade telah menyebabkan kekurangan akut makanan, air, dan obat-obatan, dengan setidaknya 175 orang, termasuk 93 anak-anak, dilaporkan meninggal akibat kelaparan.

Israel telah menolak seruan internasional berulang kali untuk gencatan senjata. Pada bulan November, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Secara terpisah, Israel juga menghadapi kasus genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan di Pengadilan Internasional (ICJ).

Perselisihan diplomatik di Athena ini menyoroti meningkatnya kemarahan internasional atas krisis kemanusiaan di Gaza dan meningkatnya pengawasan terhadap tindakan Israel dalam ofensif militernya.