Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengumumkan bahwa Prancis akan secara resmi mengakui Negara Palestina selama Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September, menjadikannya negara Eropa paling berpengaruh yang mengambil langkah tersebut.

"Prancis harus akhirnya membangun Negara Palestina, memastikan kelangsungannya, dan memungkinkannya, dengan menerima demiliterisasi serta sepenuhnya mengakui Israel, untuk berkontribusi pada keamanan semua pihak di Timur Tengah," tulis Macron di media sosial.

Langkah ini menambahkan Prancis ke dalam daftar negara yang semakin banyak mengakui atau berjanji untuk mengakui kenegaraan Palestina sejak Israel melancarkan genosida di Gaza pada Oktober 2023. Setidaknya 149 negara kini mendukung pengakuan Palestina.

Israel dan Eropa terpecah atas pengakuan

Israel bereaksi dengan kemarahan.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut langkah Prancis sebagai "hadiah untuk teror," memperingatkan bahwa langkah ini "berisiko menciptakan proxy Iran lainnya, seperti yang terjadi di Gaza."

"Mari kita perjelas: Palestina tidak mencari negara di samping Israel; mereka mencari negara sebagai pengganti Israel," katanya dalam sebuah pernyataan.

Di sisi lain, para pemimpin Eropa menyambut baik keputusan tersebut.

Perdana Menteri Irlandia Simon Harris menyebutnya sebagai "kontribusi penting menuju implementasi solusi dua negara."

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan, "Bersama-sama, kita harus melindungi apa yang Netanyahu coba hancurkan. Solusi dua negara adalah satu-satunya solusi."

Menteri Pertama Skotlandia John Swinney mendesak Inggris untuk mengikuti langkah Prancis, menyebut pengakuan ini sebagai "hal yang penting untuk perdamaian."

Krisis kemanusiaan memperdalam tekanan

Pernyataan Macron muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional atas bencana kemanusiaan di Gaza, di mana lebih dari 59.500 warga Palestina—kebanyakan wanita dan anak-anak—telah tewas sejak Oktober 2023, menurut Kementerian Kesehatan wilayah tersebut.

Organisasi Kesehatan Dunia menyalahkan blokade Israel atas kelaparan "buatan manusia" di wilayah tersebut.

Macron menyerukan kekhawatiran tersebut, dengan mengatakan, "Prioritas mendesak hari ini adalah mengakhiri perang di Gaza dan menyelamatkan penduduk sipil."

November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional.