Militer Indonesia akan segera mulai memproduksi obat-obatan untuk distribusi publik, menandai fase baru dalam keterlibatan militer yang semakin luas dalam urusan sipil di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif ini diumumkan pada Selasa, setelah penandatanganan kesepakatan resmi antara Kementerian Pertahanan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Kesepakatan tersebut memungkinkan laboratorium milik TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara yang sebelumnya hanya memproduksi obat untuk keperluan internal militer untuk memulai produksi massal bagi konsumsi publik. Produksi akan dimulai pada Oktober, dan obat-obatan itu akan didistribusikan ke desa-desa di seluruh Indonesia dengan harga hingga 50 persen lebih murah dari harga pasar, menurut pemerintah.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan pemerintah juga sedang mempertimbangkan cara untuk menyediakan obat secara gratis. “Kami sedang mencari cara untuk menurunkan harga lebih jauh agar bisa menyediakan obat gratis,” ujarnya kepada wartawan, pada Selasa.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas oleh Presiden Prabowo, mantan komandan pasukan khusus dan menteri pertahanan, untuk meningkatkan peran militer dalam proyek-proyek kesejahteraan publik. Sejak menjabat, Prabowo telah mempercayakan militer untuk menangani beberapa program unggulan, termasuk program makan siang gratis nasional di sekolah-sekolah.
Pada bulan Maret lalu, parlemen Indonesia yang dikuasai koalisi pendukung Prabowo mengesahkan revisi Undang-Undang TNI yang kontroversial. Perubahan tersebut memungkinkan lebih banyak personel militer aktif untuk mengisi posisi di lembaga-lembaga sipil, dan memicu kritik luas dari kelompok mahasiswa serta aktivis masyarakat sipil.
Organisasi hak asasi manusia menyatakan keprihatinan bahwa peran sipil militer yang semakin besar merupakan kemunduran dari reformasi demokrasi yang diterapkan pasca jatuhnya rezim otoriter Suharto pada 1998. Pernyataan Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, yang menyebut hal ini sebagai “gejala pergeseran pemerintah ke arah otoritarianisme,” disampaikan dalam laporan Reuters.
Jaringan koperasi dan medis militer
Inisiatif produksi obat ini akan didukung oleh jaringan 80.000 koperasi yang baru diluncurkan dan didanai oleh negara. Koperasi ini dibentuk oleh Prabowo awal pekan ini, dengan tujuan memotong mata rantai distribusi dan memberikan layanan langsung kepada masyarakat, termasuk pinjaman, bahan pokok, dan kini juga obat-obatan.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyatakan bahwa keterlibatan militer dalam distribusi obat ditujukan untuk menekan peredaran obat ilegal dan memberantas praktik korupsi dalam sektor kesehatan. “Langkah ini akan membantu membongkar apa yang disebut sebagai ‘mafia’ di industri medis,” katanya.
Dalam langkah terkait, Kementerian Pertahanan juga menandatangani kesepakatan lain dengan Kementerian Kesehatan untuk membangun rumah sakit militer di daerah rawan konflik seperti Papua, yang selama puluhan tahun menghadapi pemberontakan bersenjata berskala kecil untuk kemerdekaan. Rumah sakit ini akan dioperasikan oleh dokter dan perawat militer guna menyediakan layanan medis di wilayah-wilayah yang kurang terlayani.
Pihak Istana Presiden maupun TNI belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
.jpg?width=256&format=webp&quality=80)
