Columbia University mengumumkan akan membayar $200 juta kepada pemerintah Amerika Serikat untuk menyelesaikan sejumlah penyelidikan federal dan memulihkan akses terhadap miliaran dolar dalam pendanaan federal, setelah mendapat tekanan dari Presiden Donald Trump.

Dalam kesepakatan menyeluruh dengan beberapa lembaga federal, Columbia menyatakan akan membayarkan dana tersebut dalam jangka waktu tiga tahun dan mematuhi aturan yang melarang pertimbangan ras dalam keputusan penerimaan mahasiswa dan perekrutan staf.

"Columbia University telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah Amerika Serikat untuk menyelesaikan berbagai penyelidikan dari lembaga federal atas dugaan pelanggaran terhadap undang-undang anti-diskriminasi federal," tulis universitas dalam pernyataannya.

Selain itu, tambahan dana sebesar $21 juta akan dibayarkan untuk menyelesaikan kasus yang diajukan oleh Komisi Kesempatan Kerja Setara AS (Equal Employment Opportunity Commission).

“Berdasarkan kesepakatan hari ini, sebagian besar hibah federal yang sebelumnya dihentikan atau ditangguhkan pada Maret 2025 akan dipulihkan, dan akses Columbia terhadap miliaran dolar dalam hibah saat ini maupun di masa depan akan dibuka kembali,” lanjut pernyataan tersebut.

Trump klaim kemenangan

Kesepakatan ini secara luas dipandang sebagai kemenangan bagi Trump, yang sejak lama menuduh universitas-universitas elite memiliki bias kiri dan memelihara sikap bermusuhan terhadap pandangan pemerintahannya.

Harvard University juga tengah menghadapi ketegangan serupa terkait pendanaan federal, dan sejumlah pengamat menilai bahwa penyelesaian yang dicapai Columbia bisa menjadi model bagi kesepakatan serupa di masa depan.

"Kesepakatan ini menandai langkah penting ke depan setelah periode pengawasan federal yang intens dan ketidakpastian institusional," ujar presiden sementara Columbia, Claire Shipman.

“Penyelesaian ini dirancang dengan cermat untuk melindungi nilai-nilai yang menjadi identitas kami dan memungkinkan kemitraan riset penting kami dengan pemerintah federal kembali berjalan. Yang tak kalah penting, kesepakatan ini juga menjaga independensi kami.”

Protes di kampus

Kesepakatan ini muncul setelah berbulan-bulan tekanan akibat protes pro-Palestina di Columbia yang berujung bentrok dengan aparat penegak hukum.

Sejumlah mahasiswa Yahudi mengaku merasa terancam dan tidak terlindungi, yang kemudian menarik perhatian nasional dan memicu sidang dengar pendapat di Kongres yang dipimpin oleh anggota parlemen dari Partai Republik.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Columbia akan membentuk pasukan keamanan permanen untuk mencegah demonstrasi di ruang-ruang akademik serta menerapkan proses penyaringan yang lebih ketat bagi mahasiswa internasional, termasuk berbagi informasi dengan otoritas federal.

Tindakan disipliner terhadap mahasiswa yang memiliki visa juga akan dilaporkan kepada pejabat imigrasi, menurut laporan The New York Post.

Gelombang protes ini turut mendorong pengunduran diri mantan presiden Columbia, Minouche Shafik, pada Agustus lalu, di tengah kritik yang meningkat atas cara ia menangani situasi tersebut.