Pemimpin sementara Bangladesh, Muhammad Yunus, dan Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, menegaskan kembali kemitraan strategis yang semakin mendalam selama pembicaraan di Tokyo, dengan menandatangani perjanjian baru terkait kerja sama pertahanan, perekrutan tenaga kerja, dan dukungan pembangunan.

Jepang menjanjikan bantuan anggaran sebesar $1,063 miliar, peningkatan infrastruktur jaringan kereta api, dan hibah untuk Bangladesh, serta mengonfirmasi transfer lima kapal patroli kepada Angkatan Laut Bangladesh melalui program Bantuan Keamanan Resmi (Official Security Assistance). Hal ini disampaikan oleh tim media Yunus pada hari Jumat.

Kedua pemimpin tersebut menyatakan harapan agar kesepakatan transfer peralatan dan teknologi pertahanan dapat segera diselesaikan.

Sebagai bagian dari kerja sama ekonomi, pemerintah dan sektor swasta Jepang berkomitmen untuk mempekerjakan setidaknya 100.000 pekerja asal Bangladesh dalam lima tahun ke depan, berdasarkan nota kesepahaman baru yang ditandatangani pada hari Kamis.

Dukungan penuh untuk pemerintahan Yunus

Yunus berada di Tokyo untuk kunjungan selama empat hari, termasuk partisipasi dalam Forum Nikkei ke-30 tentang Masa Depan Asia.

Delegasinya juga membahas investasi Jepang dalam infrastruktur utama, termasuk pelabuhan laut dalam dan proyek-proyek di bawah inisiatif Sabuk Pertumbuhan Industri Teluk Benggala (Bay of Bengal Industrial Growth Belt).

Kedua negara juga menegaskan posisi bersama mereka terkait krisis pengungsi Rohingya, dengan menekankan pentingnya pemulangan Rohingya yang "berkelanjutan, aman, sukarela, dan bermartabat" ke Myanmar.

Bangladesh saat ini menampung lebih dari 1,3 juta pengungsi Rohingya di wilayah Cox’s Bazar di bagian tenggara negara itu, sebagian besar dari mereka melarikan diri dari tindakan keras militer Myanmar pada Agustus 2017.

Di sisi lain, Shigeru Ishiba juga menegaskan kembali dukungan penuh negaranya terhadap pemerintahan sementara yang dipimpin Muhammad Yunus dalam upaya pembangunan bangsa, inisiatif reformasi, dan peralihan damai di Bangladesh, The Daily Star melaporkan.

Mereka juga menegaskan kembali visi bersama mereka untuk Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka (Free and Open Indo-Pacific/FOIP) guna memastikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama bagi semua.