Muhammad Rabbani, Direktur Pelaksana CAGE, sebuah organisasi advokasi independen yang berbasis di London, dilarang masuk ke Prancis pada 11 Juli.

Presentasinya yang berdampak besar dalam mengungkap penargetan sistematis terhadap Muslim oleh Prancis pada konferensi Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) tahun lalu diyakini menjadi alasan utama di balik larangan tersebut.

Rabbani tiba di Paris pada 11 Juli untuk bertemu dengan anggota media Prancis dan pemimpin masyarakat sipil. Tak lama setelah kedatangannya, ia ditahan oleh otoritas Prancis dan menghabiskan 24 jam dalam tahanan, pertama di kantor polisi dan kemudian di pusat penahanan migran. Selama masa penahanan ini, ia diinterogasi oleh polisi dan seorang pejabat dari Kementerian Dalam Negeri.

Larangan tersebut, yang didasarkan pada tuduhan menyebarkan teori konspirasi tentang "penganiayaan Islamofobia," telah mengungkap diskriminasi sistemik yang mendalam terhadap populasi Muslim di Prancis.

Didirikan pada tahun 2003 dengan tujuan memberdayakan komunitas yang terdampak oleh Perang Melawan Teror, CAGE telah memantau kebijakan negara di Prancis dan dampaknya terhadap populasi Muslim. Dalam sebuah laporan komprehensif yang diterbitkan pada tahun 2022, mereka menyajikan bukti kuat tentang penganiayaan yang disponsori negara terhadap Muslim.

Kementerian Dalam Negeri Prancis menjelaskan alasan pelarangan Rabbani dalam sebuah dokumen tertanggal 31 Oktober 2022 yang menyatakan: "Kehadirannya di wilayah nasional akan menjadi ancaman serius terhadap ketertiban umum dan keamanan internal Prancis."

Kerusuhan sipil baru-baru ini yang dipicu oleh pembunuhan tragis Nahel Merzouk menjadi pengingat suram lainnya tentang penyalahgunaan sistemik yang dialami oleh minoritas, terutama Muslim, oleh polisi Prancis. Pemerintah Prancis terus menggunakan langkah-langkah hukum untuk membungkam advokat internasional yang menyoroti diskriminasi sistemik terhadap Muslim, dengan pelarangan Rabbani menjadi kasus terbaru.

Kekuatan advokasi

Peran penting Rabbani sebagai Direktur Pelaksana CAGE ditandai dengan advokasi tanpa lelah untuk hak asasi manusia dan keadilan.

Pada konferensi OSCE yang diadakan pada September 2022, ia dengan berani mengungkap Islamofobia yang disponsori negara oleh Prancis dan dampak menghancurkan dari Kebijakan Obstruksi Sistemik—yang dimulai oleh pemerintah Prancis pada tahun 2018 untuk menargetkan apa yang disebut 'Islam radikal'—serta Undang-Undang Anti-Separatisme yang diadopsi pada tahun 2021 untuk memperkuat sistem sekuler Prancis dan dikritik oleh PBB karena menargetkan dan meminggirkan Muslim melalui undang-undang tersebut.

"Kebijakan ini secara terang-terangan disebut kebijakan obstruksi sistemik, dan tujuannya yang jelas, menurut Menteri Dalam Negeri Prancis Darmanin, adalah untuk meneror komunitas Muslim. Hasilnya adalah serangan berkelanjutan dan pembatasan terhadap masyarakat sipil," katanya dalam konferensi tersebut.

Ia juga memberikan informasi rinci tentang bagaimana negara Prancis secara khusus menargetkan komunitas Muslim.

"Menurut data pemerintah Prancis sendiri, dalam waktu kurang dari empat tahun, 24.000 asosiasi, badan amal, dan bisnis milik Muslim telah menjadi target melalui investigasi yang tidak berdasar. 718 di antaranya telah dipaksa untuk tutup. 46 juta euro telah disita dari komunitas Muslim."

Seruannya untuk transparansi, keadilan, dan penghentian kebijakan diskriminatif menantang status quo, menjadikannya dan CAGE sebagai figur vokal dalam memperjuangkan hak-hak komunitas yang terpinggirkan.

Larangan yang mengkhawatirkan: Membungkam suara yang mengungkap diskriminasi

CAGE menjelaskan larangan tersebut sebagai "benar-benar tidak jelas" dan contoh dari "penyalahgunaan kekuasaan yang otoriter."

Rabbani mengatakan, "Prancis telah melarang saya karena menyampaikan pidato di konferensi OSCE, organisasi antar-pemerintah keamanan regional terbesar di dunia, yang mengungkap kebijakan obstruksi sistemik pada September tahun lalu."

Seperti yang disampaikan oleh Mobashra Tazamal, Direktur Asosiasi dari Bridge Initiative, sebuah proyek penelitian tentang Islamofobia di Universitas Georgetown, larangan terhadap Rabbani adalah bagian dari tren yang mengkhawatirkan—keengganan untuk menghadapi diskriminasi sistemik terhadap populasi Muslimnya.

"Larangan baru-baru ini terhadap Direktur CAGE menunjukkan meningkatnya upaya pemerintah untuk membungkam Muslim yang aktif secara politik dan menyerukan perhatian pada meningkatnya Islamofobia di negara tersebut. CAGE telah melakukan pekerjaan penting dalam mendokumentasikan bagaimana pemerintah Prancis telah melancarkan kampanye diskriminasi dan pelecehan terhadap warga Muslimnya, dengan jelas menunjukkan bagaimana kebijakan negara yang merugikan melanggar hak-hak sipil dan asasi manusia dasar Muslim."

Alih-alih terlibat dalam dialog dan menangani kekhawatiran yang sah, para advokat hak asasi manusia mengatakan bahwa elemen-elemen tertentu dalam negara Prancis tampaknya berniat untuk menekan suara-suara yang berbeda pendapat.

"Prancis mengklaim sebagai negara yang berkomitmen pada kebebasan berbicara, tetapi insiden ini menunjukkan bahwa ada standar ganda dalam penerapan hak fundamental tersebut. Daripada terlibat dalam percakapan serius tentang keadaan kebebasan beragama dan hak asasi manusia di negara ini, pemerintah Prancis telah memberlakukan langkah-langkah otoriter dengan melarang seorang aktivis hak Muslim," tambah Tazamal.

Dia menyimpulkan dengan mengatakan, "Tampaknya Prancis tidak suka dikritik atas catatannya tentang diskriminasi anti-Muslim, dan malah memilih opsi yang tidak demokratis dengan membungkam para ahli dan kritikus."