Pada hari Rabu, Parlemen Inggris memberikan suara dengan mayoritas besar — 385 berbanding 26 — untuk menetapkan Palestine Action, sebuah kelompok aktivis pro-Palestina, sebagai organisasi teroris di bawah Undang-Undang Terorisme tahun 2000 negara tersebut.

Keputusan ini menempatkan kelompok tersebut pada pijakan hukum yang sama dengan entitas seperti Daesh (ISIS) dan al-Qaeda, sehingga keanggotaan atau dukungan terhadap kelompok ini menjadi tindak pidana yang dapat dihukum hingga 14 tahun penjara.

Apa yang membuat Palestine Action menonjol?

Didirikan pada tahun 2019, Palestine Action adalah kelompok aksi langsung yang menargetkan perusahaan-perusahaan berbasis di Inggris yang memiliki hubungan dengan militer Israel, terutama Elbit Systems, sebuah produsen senjata besar. Strategi kelompok ini mencakup pendudukan, perusakan properti, dan vandalisme, tindakan-tindakan yang telah menyebabkan banyak penangkapan dan perhatian media yang signifikan.

Pada Juni 2025, anggota Palestine Action menerobos masuk ke RAF Brize Norton, pangkalan Angkatan Udara Kerajaan terbesar di Inggris, dan menyemprotkan cat merah pada mesin dua pesawat Voyager, menyebabkan kerugian yang diperkirakan mencapai £7 juta ($9,6 juta).

Insiden ini memicu tinjauan keamanan nasional dan menjadi alasan utama pelarangan kelompok ini oleh pemerintah Inggris.

Mengapa pemerintah Inggris khawatir terhadap Palestine Action

Alasan pemerintah melarang Palestine Action berpusat pada kekhawatiran terhadap keamanan nasional.

Menteri Dalam Negeri Yvette Cooper menggambarkan tindakan kelompok ini sebagai "kerusakan kriminal yang tidak dapat diterima" dan berpendapat bahwa keberadaan mereka secara daring telah memungkinkan mereka untuk "menggalang dukungan, merekrut, dan melatih anggota di seluruh Inggris untuk terlibat dalam aktivitas kriminal."

Namun, para kritikus berpendapat bahwa pelarangan ini merupakan respons yang tidak proporsional terhadap perbedaan pendapat yang tidak bersifat kekerasan. Organisasi hak asasi manusia mengecam langkah ini sebagai "penyalahgunaan hukum yang mengkhawatirkan," memperingatkan bahwa hal ini dapat menekan kebebasan berbicara dan kebebasan sipil.

Para ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah mendesak Inggris untuk mempertimbangkan kembali langkah ini, dengan alasan bahwa tindakan perusakan properti tanpa niat untuk membahayakan nyawa seharusnya tidak dianggap sebagai terorisme.

Demografi pendukung Palestine Action

Meskipun data demografis rinci tentang keanggotaan Palestine Action terbatas, kelompok ini telah mendapatkan dukungan yang signifikan di kalangan aktivis muda.

Banyak protes dan aksi langsung mereka diorganisir melalui platform media sosial, yang populer di kalangan demografi muda. Penekanan kelompok ini pada aksi langsung dan fokusnya pada perang Israel melawan Gaza menarik perhatian banyak anak muda yang ingin memberikan dampak langsung pada isu-isu global.

Keanggotaan Palestine Action telah meningkat secara signifikan di kalangan aktivis muda kulit putih Inggris, terutama sejak eskalasi di Gaza pada akhir 2023.

Sebelumnya dianggap sebagai gerakan pinggiran, kini kelompok ini menarik mahasiswa universitas, guru, pekerja NHS, dan aktivis iklim, banyak di antaranya sebelumnya berafiliasi dengan Just Stop Oil atau Extinction Rebellion.

Kelompok ini telah mengalami lonjakan pendaftaran sejak Oktober 2023, termasuk "seorang ibu muda, produser TV, banyak dokter, pengemudi pengiriman, guru sekolah dasar," menurut seorang anggota kelompok tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa perekrutan mereka tidak hanya terbatas pada Muslim atau lingkaran aktivis tradisional, tetapi juga berasal dari profesi dan latar belakang arus utama di Inggris.

Daya tarik mereka terletak pada taktik kelompok yang tanpa kompromi, berdampak besar, dan kerangka moral yang jelas: aksi langsung melawan perusahaan yang mendapat keuntungan dari kejahatan perang Israel.

Berbagai aksi di atap dan universitas (misalnya, Cambridge Senate House, pabrik Leonardo di Edinburgh) menunjukkan mahasiswa, banyak di antaranya adalah kulit putih Inggris, terlibat dalam aksi langsung yang mengganggu aktivitas pekerjaan.

Perubahan ini telah membuat pemerintah Inggris khawatir, tidak hanya karena taktik kelompok ini, tetapi juga karena pesan mereka kini beresonansi jauh melampaui basis aktivis tradisional, hingga ke kalangan pemuda kelas menengah kulit putih Inggris.

Implikasi hukum dan politik

Pelarangan Palestine Action telah memicu perdebatan yang lebih luas tentang keseimbangan antara keamanan nasional dan hak untuk memprotes. Para ahli hukum memperingatkan bahwa langkah ini dapat menjadi preseden untuk mengkriminalisasi bentuk-bentuk protes dan perbedaan pendapat lainnya.

Keputusan ini diperkirakan akan menghadapi tantangan hukum, dan persetujuan akhirnya bergantung pada House of Lords, yang dijadwalkan untuk membahas masalah ini dalam beberapa hari mendatang.