Perang di Ukraina mungkin sedang mendekati momen yang menentukan. Setelah negosiasi tingkat tinggi di Arab Saudi, Kiev telah menyetujui gencatan senjata sementara selama 30 hari yang diusulkan oleh Washington. Sebagai tanggapan, AS kembali melanjutkan bantuan militer dan pembagian intelijen, yang kembali mengubah dinamika konflik. Sementara usulan ini menempatkan tanggung jawab pada Rusia untuk merespons, kekhawatiran tetap ada bahwa hal ini mungkin hanya akan membekukan garis depan tanpa benar-benar menyelesaikan perang.
Seiring perkembangan ini, satu pertanyaan tetap muncul: apa peran yang akan dimainkan Turkiye dalam membentuk proses perdamaian jangka panjang?
Berbeda dengan kekuatan Barat yang mengambil sikap keras terhadap Moskow, Turkiye telah memposisikan dirinya sebagai mediator pragmatis, menjaga keseimbangan hubungan dengan Rusia dan Barat.
Strategi ini bukanlah hal baru—Ankara telah lama berupaya memanfaatkan posisinya secara geopolitik untuk menjaga stabilitas regional sambil menegaskan otonomi strategisnya. Namun, dengan negosiasi perdamaian yang kini semakin berkembang, pengaruh diplomatik dan militer Turkiye mungkin menjadi penentu dalam memastikan resolusi yang berkelanjutan.
Mediator antara Timur dan Barat
Sejak awal konflik, Turkiye telah berjalan di atas jalur diplomatik yang hati-hati. Sebagai anggota NATO, Turkiye mengutuk agresi Rusia dan menegaskan integritas teritorial Ukraina.
Pada saat yang sama, Turkiye menolak untuk memberlakukan sanksi terhadap Moskow, tetap menjaga dialog perdagangan dan keamanan dengan Rusia. Pendekatan ganda ini memungkinkan Turkiye memfasilitasi negosiasi gencatan senjata awal yang diadakan di Istanbul pada 2022 dan menengahi kesepakatan gandum Laut Hitam yang penting untuk mengurangi kekurangan pangan global.
Bahkan di tengah ketegangan yang meningkat, Presiden Recep Tayyip Erdogan tetap teguh dalam mendorong dialog. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Hakan Fidan baru-baru ini menegaskan kembali kesediaan Ankara untuk menjadi tuan rumah pembicaraan perdamaian lebih lanjut, menekankan komitmen Turkiye untuk mencapai "perdamaian yang adil dan berkelanjutan."
Hal ini sejalan dengan kebijakan luar negeri Ankara yang lebih luas—mencegah eskalasi yang dapat mengacaukan kawasan Laut Hitam, sebuah skenario yang akan menjadi ancaman keamanan langsung bagi Turkiye sendiri.
Motivasi geopolitik
Meskipun perdamaian adalah dorongan utama bagi upaya mediasi Turkiye, kepentingan strategis juga berperan. Perang yang berkepanjangan di Ukraina dapat mengganggu jalur perdagangan regional, memengaruhi pasokan energi, dan memperdalam ketidakpastian ekonomi.
Selain itu, jika konflik meningkat menjadi konfrontasi langsung antara Rusia dan NATO, Turkiye akan berada dalam posisi yang semakin sulit. Dengan menjaga saluran terbuka dengan Moskow dan Kiev, Ankara memastikan bahwa mereka tetap memiliki pengaruh dalam negosiasi keamanan di masa depan.
Peran penting Turkiye semakin ditekankan selama pertemuan puncak keamanan Eropa baru-baru ini di London. Berbeda dengan kekuatan tradisional Uni Eropa yang sejalan dengan pendekatan Washington, inklusi Turkiye menyoroti posisinya yang unik sebagai jembatan antara kerangka keamanan Barat dan kepentingan Eurasia yang lebih luas.
Sementara beberapa pemimpin Eropa tetap ragu terhadap akses Turkiye ke Uni Eropa, yang lain, seperti Perdana Menteri Polandia Donald Tusk, bertemu dengan Presiden Erdogan pada 12 Maret dan membahas stabilitas regional.
Kemudian ada Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, yang mendesak Uni Eropa untuk meningkatkan hubungan dengan Turkiye, menekankan perlunya memperkuat kemampuan keamanan dan pertahanan kolektif di tengah perubahan kebijakan AS.
Dinamika Turkiye dalam NATO
Turkiye tetap sangat terintegrasi dalam arsitektur keamanan NATO. Ketidakpastian kebijakan AS—terutama di bawah pemerintahan yang berubah-ubah—telah mendorong para pemimpin Eropa untuk menilai kembali ketergantungan strategis mereka. Beberapa hari yang lalu, sikap ragu-ragu Presiden AS Donald Trump terhadap komitmen NATO menimbulkan keraguan tentang keandalan Washington, memperkuat kebutuhan Eropa untuk mengembangkan struktur keamanan independen. Dalam konteks ini, kapasitas militer Turkiye yang kuat menjadikannya mitra keamanan yang tak tergantikan.
Pada saat yang sama, Ankara telah mengejar kebijakan pertahanan yang lebih tegas, berinvestasi dalam teknologi militer lokal dan memperluas pengaruhnya di zona konflik utama.
Industri drone yang memainkan peran penting dalam pertahanan Ukraina, sementara kehadiran angkatan lautnya yang berkembang menegaskan kepentingannya untuk mempertahankan kendali atas keamanan Laut Hitam.
Jalan ke depan
Dengan AS yang kembali terlibat secara diplomatik dan gencatan senjata di atas meja, Turkiye kini harus memutuskan bagaimana menegaskan perannya dalam upaya perdamaian tahap berikutnya.
Jika Rusia menerima proposal tersebut, Ankara dapat bertindak sebagai penjamin, memastikan bahwa ketentuan dipatuhi sambil merundingkan langkah-langkah membangun kepercayaan lebih lanjut. Namun, jika Moskow menolak tawaran tersebut, pengaruh Turkiye mungkin akan diuji saat mereka menghadapi tekanan yang meningkat dari sekutu NATO dan hubungan ekonominya dengan Rusia.
Di luar gencatan senjata langsung, Ankara juga mengincar keuntungan jangka panjang. Sebagai imbalan atas upaya diplomatiknya, Turkiye dapat mendorong pembicaraan akses Uni Eropa yang diperbarui, menuntut konsesi terkait perjalanan bebas visa bagi warga negara Turki, dan berupaya meningkatkan perjanjian bea cukai dengan blok tersebut.
Mengingat perannya dalam membentuk keamanan Eropa, Turkiye juga dapat mendorong pengakuan yang lebih besar atas statusnya dalam kerangka strategis NATO.
Apakah gencatan senjata ini bertahan atau tidak, manuver diplomatik Ankara memastikan bahwa mereka tetap berada di pusat diskusi yang membentuk tatanan pasca-perang. Kemampuannya untuk mempertahankan otonomi strategis sambil menjaga hubungan dengan sekutu NATO dan Rusia semakin memperkuat perannya sebagai pemain yang tak tergantikan dalam diplomasi global.
