China akan mempercepat pembangunan Bendungan Mohmand di provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, seperti dilaporkan oleh South China Morning Post pada hari Senin.

Bendungan ini dirancang untuk pembangkit listrik, pengendalian banjir, irigasi, dan penyediaan air. Bendungan ini akan menghasilkan 800 megawatt (MW) tenaga air dan menyediakan 1,14 miliar liter air minum setiap hari untuk Peshawar, ibu kota Khyber Pakhtunkhwa.

China Energy Engineering Corporation, perusahaan milik negara China, telah mengerjakan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Mohmand sejak tahun 2019, dengan target penyelesaian pada tahun depan.

Laporan terbaru dari penyiar negara China, CCTV, menyebutkan bahwa pengisian beton pada bendungan telah dimulai, menandai "tonggak penting dalam konstruksi dan fase percepatan pembangunan untuk proyek unggulan nasional Pakistan ini."

Pernyataan ini muncul setelah India secara sepihak menangguhkan Perjanjian Air Indus yang telah berlangsung selama beberapa dekade dengan Pakistan, menyusul serangan bersenjata di Pahalgam, Kashmir yang dikelola India, pada 22 April yang menewaskan 26 orang. New Delhi menuduh Pakistan terlibat dalam serangan tersebut, namun Islamabad dengan tegas membantah tuduhan ini.

Eskalasi militer antara kedua negara yang telah lama berseteru ini dimulai pada malam 6 Mei ketika New Delhi meluncurkan misil ke dalam wilayah Pakistan dan Kashmir yang dikelola Pakistan. Sebagai balasan, Islamabad pada 10 Mei menyerang 26 target militer India di wilayah timur India serta di Kashmir yang dikelola India.

Namun, Amerika Serikat berhasil menengahi gencatan senjata antara kedua negara, yang hingga kini masih berlaku. Kedua militer rival tersebut juga sepakat untuk melanjutkan "langkah-langkah membangun kepercayaan untuk mengurangi tingkat kewaspadaan."

New Delhi, bagaimanapun, menyatakan bahwa masalah Kashmir adalah masalah bilateral dengan Islamabad.

Namun, sejak tahun 1947, telah ada beberapa resolusi PBB mengenai Kashmir yang menyerukan diadakannya referendum di wilayah sengketa tersebut. Hingga kini, tidak ada satu pun resolusi yang dilaksanakan.