Latihan militer bilateral terbesar di Australia, Exercise Talisman Sabre 2025, secara resmi dimulai pada hari Minggu dengan upacara pembukaan di atas kapal pendarat HMAS Adelaide, menurut pernyataan dari Kementerian Pertahanan.

Kini memasuki iterasi ke-11, Talisman Sabre 2025 menjadi latihan perang terbesar dan paling canggih dalam sejarah Australia.

Selama tiga minggu ke depan, lebih dari 35.000 personel militer dari Australia dan negara mitra akan dikerahkan di Queensland, Northern Territory, Western Australia, New South Wales, dan Pulau Christmas. Untuk pertama kalinya, kegiatan juga akan berlangsung di Papua Nugini.

Latihan ini melibatkan pasukan dari AS, Kanada, Fiji, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Jepang, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Papua Nugini, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Thailand, Tonga, dan Inggris, dengan Malaysia dan Vietnam hadir sebagai pengamat.

Acara ini akan menampilkan latihan tembak langsung, pelatihan lapangan, pendaratan amfibi, manuver pasukan darat, serta operasi udara dan maritim, bersama dengan kemampuan militer baru Australia seperti UH-60M Black Hawks dan Precision Strike Missiles.

Secara terpisah, Menteri Industri Pertahanan Australia Pat Conroy mengatakan pada hari Minggu bahwa Canberra tidak akan mengerahkan pasukan terlebih dahulu untuk konflik apa pun, menurut SBS News.

"Keputusan untuk mengerahkan pasukan Australia ke dalam konflik akan dibuat oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu, bukan sebelumnya, melainkan oleh pemerintah yang berkuasa," katanya.

Komentarnya muncul setelah laporan pada hari Sabtu dari The Financial Times, yang menyebutkan bahwa Wakil Menteri Pertahanan AS untuk Kebijakan, Elbridge Colby, telah mendesak pejabat pertahanan Australia dan Jepang tentang rencana mereka jika terjadi konflik di Taiwan.

Colby menulis di X bahwa Departemen Pertahanan sedang melaksanakan strategi "America First" dari Presiden Donald Trump, yang berfokus pada membangun kembali pencegahan dan mendorong sekutu untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan serta berkontribusi lebih banyak pada upaya keamanan kolektif.

China memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri. Taiwan menolak klaim tersebut dan bersikeras mempertahankan kemerdekaan de facto-nya.