Ketika Presiden AS Donald Trump berjabat tangan dengan Ahmed Alsharaa, Presiden baru Suriah, di istana kerajaan Saudi pekan lalu dan berjanji untuk mencabut sanksi, hal ini menandai perubahan signifikan dalam diplomasi Trump di Timur Tengah. Langkah ini secara signifikan mendorong Israel ke pinggiran. Sentimen ini sangat berbeda dibandingkan dengan awal masa jabatan Trump lima bulan sebelumnya.

Pada Januari, kembalinya Trump ke kursi kepresidenan AS untuk masa jabatan kedua disambut dengan antusiasme di Tel Aviv. Warga Israel menggambarkannya sebagai “teman terbesar Israel yang pernah menjabat di Gedung Putih,” dan pemerintahan Netanyahu menyimpan harapan bahwa Trump akan kembali membentuk ulang Timur Tengah demi kepentingan Israel.

Sebelum masa jabatan Trump, dalam pidatonya di Kongres AS pada 10 Juli 2024—penampilan keempatnya di sana—Netanyahu hanya memberikan ucapan terima kasih yang singkat dan formal kepada Biden, sementara memberikan penghargaan yang lebih panjang dan antusias kepada kontribusi Trump terhadap Israel selama masa kepresidenannya.

Ekspresi terima kasih Netanyahu terhadap Trump memicu reaksi yang jauh lebih kuat dari audiens. Pidato tersebut disampaikan di tengah bulan kesepuluh ofensif militer Israel di Gaza—yang secara luas dikecam oleh pengamat internasional sebagai tindakan genosida—dan memicu protes besar-besaran serta kemarahan publik.

Puluhan ribu demonstran memprotes siang dan malam di Washington dan New York, menyebut Netanyahu sebagai “penjahat perang” dan menuntut penangkapannya. Namun, dalam pidatonya, Netanyahu mengabaikan demonstrasi tersebut, bahkan secara kontroversial menyebut warga negara tuan rumahnya sebagai “orang bodoh.”

Namun, dalam lima bulan setelah pelantikan Trump, hubungan mulai berubah. Hubungan yang sebelumnya erat mulai diwarnai ketidakpercayaan dan ketidaksepakatan terbuka. Salah satu indikasi paling nyata dari perubahan ini adalah keputusan Trump untuk mengecualikan Israel dari tur Timur Tengahnya—sebuah langkah yang secara luas dianggap sebagai bentuk ‘jarak diplomatik’.

Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan mendesak: Apa yang menyebabkan memburuknya kemitraan yang sebelumnya sangat erat ini?

Daftar ketidaksepakatan

Analisis hubungan AS-Israel dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan meningkatnya ketegangan terkait empat isu utama: program nuklir Iran, gerakan Houthi di Yaman, tatanan politik baru di Suriah, dan masa depan Gaza.

Sejak Revolusi Iran 1979, hubungan AS-Iran penuh dengan ketegangan. Hubungan diplomatik terputus setelah penyitaan kedutaan besar AS di Teheran, dan kontak sejak itu sebagian besar bersifat rahasia atau tidak langsung.

Meskipun ada antagonisme struktural yang terus-menerus, terdapat momen keterlibatan hati-hati, terutama kesepakatan nuklir 2015, Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Kesepakatan ini menunjukkan bahwa diplomasi dapat menjadi mekanisme efektif untuk meredakan ketegangan dan membuka peluang baru dalam hubungan Iran-Barat. Namun, penarikan sepihak Trump dari JCPOA pada 2018 mengganggu momentum diplomatik yang terbatas tersebut.

Namun, pada masa jabatan keduanya, Trump beralih arah. Setelah berbulan-bulan melakukan kontak rahasia, Washington dan Teheran melanjutkan negosiasi politik di Muscat pada 13 April 2025. Trump berulang kali menegaskan bahwa ia lebih memilih diplomasi daripada perang, menekankan bahwa ia tidak ingin terlibat dalam konfrontasi militer dengan Iran.

Pendekatan ini bertentangan dengan Netanyahu. Di balik kunjungan mendadak Perdana Menteri Israel ke Washington pada April 2025 adalah proposal untuk serangan militer terhadap Iran. Namun, yang mengejutkan Netanyahu, Trump menggunakan penampilan televisi di Oval Office untuk secara terbuka mengumumkan dimulainya kembali pembicaraan dengan Teheran. Sementara Trump menganjurkan resolusi diplomatik, Netanyahu terus mengedepankan retorika keras, sering kali mengacu pada model Libya 2003 dan menyerukan pembongkaran total infrastruktur nuklir Iran.

Singkatnya, sementara masa jabatan pertama Trump ditandai dengan “tekanan maksimum” terhadap Iran, masa jabatan keduanya cenderung ke arah negosiasi. Upaya Israel untuk menggagalkan proses diplomatik, yang dilaporkan termasuk inisiatif rahasia untuk menyabotase pembicaraan, telah menciptakan persepsi bahwa Israel adalah “pengganggu,” mendorong Trump untuk mengkalibrasi ulang hubungan dan menjauhkan diri dari Tel Aviv.

Di Yaman, penarikan mendadak pasukan AS dari Laut Merah, bahkan ketika serangan Houthi menargetkan Israel, membuat pejabat Israel merasa tidak percaya dan kecewa.

Sementara itu, upaya Israel untuk mendestabilisasi Suriah pasca-perang—dengan mendorong fragmentasi—tidak mendapat dukungan di Washington. Pemboman Israel di Suriah Selatan telah memperburuk gesekan dalam hubungan bilateral antara Tel Aviv dan Washington.

Ketika Netanyahu mengungkapkan kekhawatirannya tentang Türkiye dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Trump dengan tegas menjawab: “Erdogan adalah teman saya. Kami memiliki hubungan yang sangat baik.”

Kepercayaan Trump terhadap Presiden Erdogan terlihat jelas selama negosiasi perdamaian Ukraina-Rusia yang diadakan di Istanbul. Dengan mengirimkan Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk berpartisipasi dalam pembicaraan yang dimediasi oleh Türkiye, Trump menegaskan pentingnya proses negosiasi tersebut.

Perang Israel di Gaza telah mengungkap lebih banyak garis patahan. Sebelum menjabat, Trump berjanji untuk mengakhiri konflik dan kemudian mengusulkan rencana pembangunan untuk Gaza, menyamakannya dengan “Riviera Timur Tengah.” Di Tel Aviv, inisiatif ini dianggap sebagai tantangan langsung terhadap tujuan militer Israel. Netanyahu, yang berniat mengobarkan kembali perang, secara efektif mengesampingkan visi proyek Trump.

Sementara itu, ketika Israel meluncurkan ofensif darat baru yang diberi nama “Gideon’s Chariots,” Amerika Serikat berhasil membebaskan Edan Alexander—warga Amerika terakhir yang tersisa di Gaza—pada 12 Mei 2025, tanpa koordinasi dengan Tel Aviv. Langkah ini secara luas dianggap sebagai tanda lain dari semakin dalamnya keretakan hubungan antara Donald Trump dan Benjamin Netanyahu.

Secara keseluruhan, perbedaan ini menunjukkan bukan hanya keterasingan pribadi tetapi juga perbedaan politik yang lebih dalam—berakar pada pengalaman masa jabatan pertama Trump dan pandangan strategis serta politik yang dikalibrasi ulang.

TerkaitTRT Global - Trump dikabarkan memutuskan hubungan dengan Netanyahu karena kekhawatiran 'manipulasi'

Krisis Kepercayaan

Selama masa jabatan pertamanya, Trump percaya bahwa ia telah memberikan dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Israel: memindahkan kedutaan besar AS ke Yerusalem, mengakui kota tersebut sebagai “ibu kota” Israel, memfasilitasi Kesepakatan Abraham, menekan suara-suara akademik yang kritis, dan bahkan mengusulkan gagasan untuk secara paksa memindahkan penduduk Gaza.

Namun, Trump merasa kecewa. Ia mengharapkan rasa terima kasih, terutama dari Netanyahu—yang mengucapkan selamat kepada Joe Biden atas kemenangannya pada 2020, meskipun Trump menolak untuk mengakui kekalahan.

Apa yang tampaknya benar-benar mengganggu Trump adalah campur tangan Netanyahu yang terus-menerus dalam politik Amerika. Seperti pada masa pemerintahan Obama dan Biden, Netanyahu terus membangun pengaruh di Washington melalui jaringan lobi.

Bagi Trump, ini dianggap sebagai manipulasi. Ia mulai melihat Netanyahu bukan sebagai sekutu, tetapi sebagai oportunis politik—yang lebih peduli pada kelangsungan hidupnya sendiri, dan tidak loyal ketika dibutuhkan.

Menurut Trump, Netanyahu berusaha mengkonsolidasikan kekuasaannya sendiri dengan memanipulasi politik AS. Dalam konteks ini, ketidakpuasan Trump meluas melampaui kegagalan Netanyahu untuk menunjukkan rasa terima kasih hingga mencakup campur tangannya dalam kebijakan Timur Tengah.

Visi Regional yang bertentangan

Kunjungan terbaru Trump ke Arab Saudi, UEA, dan Qatar menandai babak baru dalam hubungan AS-Teluk.

Inti dari perjalanan tersebut adalah kesepakatan ekonomi dan pertahanan, termasuk perjanjian senjata senilai $142 miliar dengan Arab Saudi. Trump melihat kawasan ini bukan hanya sebagai titik nyala keamanan tetapi juga sebagai pasar yang menguntungkan.

Kesepakatan lama “keamanan-untuk-minyak” yang telah menjadi dasar hubungan AS-Teluk selama beberapa dekade sedang dibentuk ulang oleh persaingan multipolar. Baik China maupun Rusia telah membuat terobosan ke pasar energi, mendorong negara-negara Teluk untuk mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih seimbang.

Tampaknya Trump tidak hanya fokus pada menjaga kerja sama keamanan tetapi juga berusaha untuk secara langsung memblokir hubungan ekonomi Teluk yang berkembang dengan China dan Rusia.

Pendekatan Trump—pragmatisme ekonomi dibandingkan dengan keselarasan ideologis—bertentangan dengan militerisme Netanyahu. Sikap maksimalis Perdana Menteri Israel telah mengasingkan ibu kota Teluk, yang kini melihatnya sebagai penghalang stabilitas regional. Negara-negara ini secara tegas mengidentifikasi kebijakan Netanyahu terhadap Palestina sebagai hambatan utama bagi pembangunan dan rekonsiliasi.

Dalam konteks ini, pergeseran Trump menandakan transformasi yang lebih luas: munculnya model hibrida ekonomi-keamanan, menggantikan dominasi militer dengan diplomasi komersial.

Tur Teluk Trump lebih dari sekadar perjalanan diplomatik. Ini menyoroti pergeseran besar dalam geopolitik Timur Tengah.

Di satu sisi garis patahan yang muncul ini berdiri Netanyahu, yang semakin terisolasi dan dibayangi oleh kebijakan agresifnya. Di sisi lain adalah negara-negara Teluk yang memprioritaskan pembangunan, Türkiye yang memposisikan dirinya sebagai kekuatan diplomatik, dan Washington yang mengkalibrasi ulang pengaruhnya.

Seiring dengan semakin dalamnya garis patahan ini, hal ini tidak hanya akan mengekspos isolasi Tel Aviv tetapi juga membawa visibilitas yang lebih besar pada diplomasi ekonomi Teluk.