Pemerintah Indonesia berencana menempatkan dana ke empat bank milik negara tahun ini untuk memperkuat likuiditas dan mendukung penyaluran kredit berbunga rendah kepada lebih dari 80.000 koperasi desa.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat perekonomian pedesaan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dari 5 persen menjadi 8 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa dana tersebut akan disalurkan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank-bank tersebut nantinya akan memberikan pinjaman kepada koperasi desa dengan bunga maksimal 6 persen.
“Dengan penempatan dana ini, keempat bank BUMN dapat menyalurkan kredit kepada koperasi desa dengan bunga rendah 6 persen,” ujar Sri Mulyani usai menghadiri Mandiri Investment Forum 2025 di Jakarta, menurut laporan Reuters.
Setiap koperasi dapat mengajukan pinjaman hingga Rp3 miliar (sekitar $183.655), yang diharapkan dapat membuka akses keuangan formal di desa sekaligus meningkatkan produktivitas usaha mikro dan kecil.
Program ini juga diharapkan mempercepat inklusi keuangan di pedesaan, yang selama ini masih minim akses ke perbankan formal. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa hingga akhir 2024, indeks inklusi keuangan nasional mencapai 88 persen, namun akses formal di desa masih jauh tertinggal dibanding kota besar.
Pembangunan desa prioritas nasional
Pemerintah menempatkan pembangunan desa sebagai salah satu prioritas utama dalam visi Asta Cita, yang menjadi landasan kebijakan nasional. Prioritas ini kemudian diwujudkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang bertujuan memperkuat pondasi ekonomi di tingkat desa dan kelurahan secara menyeluruh.
Instruksi Presiden tersebut mendorong percepatan pendirian koperasi-koperasi desa sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Dengan dukungan dana dari pemerintah yang disalurkan melalui bank-bank BUMN, program ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan murah, meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil, serta memperkuat inklusi keuangan di daerah-daerah terpencil.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.