Pada hari Senin, puluhan menteri tiba di markas besar PBB di New York untuk menghadiri konferensi internasional yang tertunda mengenai Palestina. Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk mendorong solusi dua negara. Namun, Amerika Serikat dan Israel secara demonstratif memboikot acara tersebut, menurut laporan Reuters.

Konferensi ini diselenggarakan oleh Prancis dan Arab Saudi, yang awalnya direncanakan berlangsung pada bulan Juni, tetapi ditunda setelah serangan Israel terhadap Iran. Kini, meskipun perang di Gaza masih berlangsung, para penyelenggara menegaskan bahwa dialog tetap diperlukan.

Prancis berencana mengakui negara Palestina pada bulan September, seperti yang diumumkan oleh Presiden Emmanuel Macron pekan lalu. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menambahkan bahwa Paris akan mengajak negara-negara lain untuk bergabung dan menyusun peta jalan yang jelas untuk pengakuan Palestina.

TerkaitTRT Global - Prancis akan mengakui Negara Palestina di PBB pada September, kata Macron

Konferensi ini berlangsung di tengah invasi Israel ke Gaza yang telah berlangsung hampir dua tahun. Menurut data dari Kementerian Kesehatan di wilayah tersebut, hampir 60 ribu warga Palestina telah tewas akibat aksi militer dan blokade total.

Amerika Serikat menolak undangan untuk menghadiri pertemuan ini. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyebut konferensi tersebut sebagai "hadiah untuk Hamas," yang menurut Washington menolak tawaran damai. Namun, klaim ini tidak sepenuhnya benar: gerakan Palestina tersebut telah menerima rencana damai AS, tetapi pada saat terakhir Israel menolak proposal tersebut, yang kembali memperpanjang konflik.

Washington juga menyatakan bahwa mereka tidak mendukung pengakuan Palestina secara sepihak, dengan alasan bahwa hal tersebut dianggap sebagai "ancaman terhadap negosiasi damai."

Israel juga menolak untuk berpartisipasi. Perwakilan negara tersebut di PBB menyatakan bahwa konferensi ini tidak memberikan perhatian pada "pengembalian sandera."

PBB terus menegaskan pentingnya solusi dua negara, yang menjadi dasar dari semua resolusi organisasi tersebut terkait Palestina dan Israel. Warga Palestina menuntut pengakuan kedaulatan mereka berdasarkan perbatasan tahun 1967, mencakup Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.

Namun, Israel dengan tegas menolak kemungkinan ini, karena mereka menganggap wilayah tersebut sebagai bagian dari teritori mereka dan tidak berniat menghentikan pendudukan.

TerkaitTRT Global - Ambisi ekspansionis Israel dan agresi yang terus berlanjut terhadap tanah Palestina