Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan pemerintah Indonesia masih menunggu kepastian penurunan tarif resiprokal dari Amerika Serikat sebelum merealisasikan impor minyak dan gas (migas) dari Amerika Serikat. Pemerintah hanya akan mengeksekusi rencana impor migas apabila negosiasi antara kedua negara berhasil menurunkan tarif yang saat ini diberlakukan.
Pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar 10 hingga 15 miliar dolar AS untuk pembelian migas dari AS, kalau tarif resiprokal tersebut bisa turun. Namun jika tarif tersebut tetap tinggi, maka kesepakatan tidak akan terlaksana” kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Senin.
Saat ini, negosiasi masih berlangsung antara delegasi Indonesia dan Amerika Serikat. Bahlil mengatakan perkembangan terakhir mengenai pembicaraan ini masih ditangani oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang memimpin delegasi negosiasi.
Tarif resiprokal tinggi
Tarif resiprokal yang dikenakan pemerintah AS kepada Indonesia saat ini sebesar 32 persen, sama seperti yang diumumkan Presiden Donald Trump pada April lalu. Tarif ini dianggap sebagai langkah Amerika Serikat untuk mengatasi defisit perdagangan yang sudah berlangsung lama dengan Indonesia.
Dalam surat resmi yang ditujukan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Trump menjelaskan bahwa tarif 32 persen adalah angka yang lebih rendah dari yang sebenarnya diperlukan untuk menutup kesenjangan perdagangan antara kedua negara. Surat tersebut juga menunjukkan ketegasan AS dalam mempertahankan kebijakan tarif sebagai upaya melindungi ekonomi dan keamanan nasionalnya, Trump juga membagikan surat tersebut dalam unggahannya di platform Truth Social.
Presiden Prabowo sendiri berencana mengadakan pertemuan langsung dengan Trump untuk membahas lebih lanjut tentang kebijakan tarif impor tersebut.
“Jika tarif tetap pada angka 32 persen, kami masih harus mempertimbangkan langkah selanjutnya, Kami akan terus mengikuti perkembangan negosiasi dan menyesuaikan strategi.” tegas Bahlil.
Pemerintah Indonesia berharap agar negosiasi dapat mencapai titik temu, sehingga dapat mengamankan pasokan migas yang dibutuhkan tanpa terbebani tarif tinggi yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
.jpg?width=256&format=webp&quality=80)
