Pemerintah Indonesia sedang menyusun peraturan presiden untuk mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di daerah pedesaan sebagai bagian dari tujuan yang lebih luas untuk mencapai kemandirian energi nasional, menurut laporan ANTARA News.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dalam sambutannya di Indonesia Net-Zero Summit 2025 di Jakarta, mengatakan bahwa peraturan tersebut diperkirakan akan rampung minggu depan. Ia juga mengumumkan perannya sebagai ketua gugus tugas baru yang berfokus pada percepatan kemandirian pangan, air, dan energi.
Zulkifli Hasan mengungkapkan, rencana tersebut mencakup investasi sekitar $100 miliar untuk mendukung pengembangan energi surya di lebih dari 80.000 desa, sejalan dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli.
"Indonesia saat ini menghabiskan sekitar Rp 410 triliun per tahun untuk subsidi energi," ujar Hasan. Namun, ia berpendapat bahwa dengan mengalokasikan kembali dana tersebut untuk infrastruktur surya, kebutuhan subsidi dapat dihilangkan dalam waktu empat hingga lima tahun.
Setiap koperasi diharapkan mengalokasikan lahan seluas 1–1,5 hektar untuk pemasangan pembangkit listrik tenaga surya, yang akan membentuk jaringan listrik lokal yang saling terhubung di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Hasan juga menekankan bahwa pemanfaatan tenaga surya akan secara signifikan mengurangi biaya transmisi listrik, yang masih tinggi di bawah PLN.
"Semoga dalam waktu kurang dari 10 tahun, Indonesia dapat mencapai kemandirian di sektor energi, khususnya energi terbarukan," ujarnya, seperti dikutip ANTARA News.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya tenaga surya dalam memperluas akses energi di daerah-daerah terpencil dan kurang terlayani. Pernyataan tersebut disampaikannya saat peresmian pembangkit listrik tenaga surya dan panas bumi di Bondowoso, Jawa Timur, pada 26 Juni, tambah ANTARA News dalam laporan berita tersebut.
.jpg?width=256&format=webp&quality=80)
