Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert, mengkritik rencana pemerintah Netanyahu untuk membangun apa yang disebut sebagai “kota kemanusiaan” di Rafah, Gaza bagian selatan, dengan menyamakannya sebagai “kamp konsentrasi.”

Dalam wawancara dengan The Guardian pada hari Minggu, Olmert menegaskan bahwa jika rencana tersebut dilaksanakan, itu akan menjadi bentuk “pembersihan etnis.” Ia menambahkan, “Jika [warga Palestina] diasingkan ke ‘kota bantuan kemanusiaan’ yang baru, Anda bisa mengatakan ini adalah bagian dari pembersihan etnis.”

Olmert juga menambahkan bahwa alih-alih membantu warga Palestina di Gaza, pembangunan “kota kemanusiaan” semacam itu justru akan mengakibatkan pemindahan paksa mereka.

TerkaitTRT Global - Jumlah warga Palestina yang tewas di lokasi bantuan Gaza yang kontroversial mencapai 833 jiwa

‘Kota kemanusiaan’?

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan bahwa bahkan jika gencatan senjata tercapai, Israel ingin tetap mengontrol Rafah.

Ia menyebutkan bahwa dirinya telah menginstruksikan militer untuk mempersiapkan rencana pembangunan “kota kemanusiaan” di wilayah tersebut untuk mendeportasi warga Palestina ke negara lain.

Katz mengatakan bahwa setelah orang-orang memasuki wilayah tersebut, mereka tidak akan diizinkan keluar.

Ia menjelaskan bahwa warga Palestina akan menjalani proses penyaringan sebelum masuk, dan mereka bertujuan untuk memindahkan sekitar 600.000 orang pada tahap awal.

Ia menambahkan bahwa tujuan dari rencana ini adalah untuk mengumpulkan semua warga Palestina di sebuah area yang “dikelola oleh organisasi internasional dan diamankan oleh militer Israel.”

Media Israel melaporkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga memerintahkan pendirian “kota kemanusiaan” di Rafah dalam rapat kabinet pada 5 Juli.

Klaim tersebut datang setelah pernyataan bahwa meskipun Israel mencapai gencatan senjata dengan Hamas, mereka tidak akan mundur dari Rafah, yang terletak di antara koridor Morag dan Philadelphi.

Gagasan untuk mendeportasi warga Palestina dari Gaza ke negara lain awalnya diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump dan kemudian diadopsi oleh Israel, dengan Netanyahu berulang kali menyatakan bahwa mereka sedang bekerja untuk mewujudkannya.