Universitas Brown telah mencapai kesepakatan dengan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk memulihkan pendanaan bagi penelitian medis dan ilmu kesehatan yang disponsori pemerintah federal, sekaligus menyelesaikan sejumlah peninjauan kepatuhan, demikian disampaikan oleh pihak universitas dan pemerintah.
Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Universitas Brown menyatakan akan membayar $50 juta selama sepuluh tahun ke depan untuk mendukung pengembangan tenaga kerja di negara bagian Rhode Island.
Menteri Pendidikan Linda McMahon mengonfirmasi kesepakatan itu dalam sebuah pernyataan terpisah.
Pemerintahan Trump sebelumnya mengancam akan memangkas dana federal bagi institusi pendidikan yang terlibat dalam protes pro-Palestina terhadap genosida Israel di Gaza, inisiatif iklim, dan isu-isu lainnya.
Pekan lalu, Universitas Columbia setuju untuk membayar lebih dari $220 juta guna menyelesaikan penyelidikan federal.
Menurut laporan The New York Times pada Senin, Universitas Harvard siap menggelontorkan hingga $500 juta demi mengakhiri perselisihan dengan pemerintah.
Seorang pejabat pemerintah AS mengatakan pada April lalu bahwa dana hibah senilai $510 juta untuk Brown akan diblokir.
Rincian kesepakatan
Universitas Brown menyetujui sejumlah tindakan “untuk mendukung komunitas Yahudi yang berkembang, riset dan pendidikan tentang Israel, serta Program Studi Yudaik yang kuat,” sebagaimana tercantum dalam kesepakatan.
Kesepakatan itu juga menyebutkan bahwa Brown akan melakukan survei melalui pihak eksternal — yang ditunjuk bersama oleh universitas dan pemerintah — untuk mengevaluasi iklim kampus, termasuk suasana bagi mahasiswa Yahudi.
Namun, kesepakatan tersebut tidak secara eksplisit menyebut langkah serupa bagi mahasiswa Arab dan Muslim.
Para pegiat hak asasi mencatat meningkatnya kasus Islamofobia dan antisemitisme selama berlangsungnya genosida Israel di Gaza.
Hasil survei nantinya akan diserahkan Universitas Brown kepada pemerintah, disertai dengan usulan tindakan untuk memperbaiki situasi tersebut, demikian isi perjanjian itu.
Kekhawatiran terhadap kebebasan berpendapat
Para pembela hak sipil menyuarakan kekhawatiran terkait kebebasan berpendapat, kebebasan akademik, dan proses hukum yang adil menyusul ancaman pemotongan dana pemerintah terhadap universitas-universitas.
Secara khusus, pemerintah mengklaim bahwa universitas telah membiarkan antisemitisme berkembang di kampus selama gelombang protes pro-Palestina tahun lalu.
Namun para demonstran — termasuk kelompok Yahudi — menyatakan bahwa pemerintahan Trump secara keliru menyamakan kritik terhadap kebrutalan Israel di Gaza dan pendudukannya atas wilayah Palestina dengan antisemitisme, serta menyamakan advokasi mereka terhadap hak-hak Palestina dengan dukungan terhadap ekstremisme.
Dalam kesepakatan tersebut juga disebutkan bahwa Kantor Hak Sipil Departemen Pendidikan AS dapat mengunjungi universitas untuk mewawancarai staf dan meminta informasi lain guna memastikan kesepakatan dijalankan. Brown juga akan menghentikan target keberagaman dan memastikan programnya tidak lagi mempromosikan prinsip DEI (keragaman, kesetaraan, dan inklusi).
.jpg?width=256&format=webp&quality=80)
