Lima belas negara, termasuk Prancis dan sebagian besar anggota Uni Eropa, menyatakan kesiapan mereka untuk mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Langkah ini memulai gelombang baru upaya diplomatik menjelang sesi penting Majelis Umum PBB pada bulan September, menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Prancis.

Setelah konferensi baru-baru ini di New York, para menteri luar negeri dari Australia, Kanada, Irlandia, Norwegia, dan negara-negara lain mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan pengakuan internasional terhadap negara Palestina.

TerkaitTRT Global - 'Kemerdekaan Palestina adalah sebuah hak, bukan hadiah' — Sekjen PBB

Menurut para diplomat, langkah ini akan menjadi elemen penting dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan mewujudkan solusi dua negara. Selain itu, para menteri luar negeri juga mendesak semua negara untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dan memulai diskusi tentang integrasi Israel di kawasan tersebut.

Prancis pekan lalu mengonfirmasi bahwa mereka secara resmi akan mengakui Palestina pada bulan September selama sesi tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-80.

Presiden Emmanuel Macron mengirim surat kepada pemimpin Palestina, Mahmoud Abbas, menyatakan bahwa rakyat Prancis menginginkan perdamaian dan saatnya telah tiba untuk mengambil langkah tegas.

Prancis akan menjadi negara pertama dari Kelompok Tujuh (G7) dan anggota tetap kedua Dewan Keamanan PBB yang mengakui Palestina (anggota pertama adalah Rusia). Dengan demikian, Paris akan bergabung dengan 147 negara yang telah mengambil langkah ini.

Sebelumnya pada tahun 2024, tiga anggota Uni Eropa, yaitu Irlandia, Spanyol, dan Slovenia, juga mengumumkan pengakuan mereka terhadap Palestina.

Reaksi terhadap pernyataan dari 15 negara tersebut segera muncul. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyebut langkah Prancis sebagai 'pengkhianatan' dan menuduhnya mendukung terorisme.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan bahwa pengakuan Palestina hanya akan merugikan upaya untuk mencapai perdamaian.

Sementara itu, Jerman dan Italia menolak mendukung pengakuan negara Palestina dengan alasan perlunya perjanjian damai yang menyeluruh. Belgia sedang mempertimbangkan masalah ini dan akan mengambil keputusan pada bulan September. Inggris juga berencana mengambil langkah serupa.

Semua ini meningkatkan tekanan terhadap Israel, tetapi pertanyaan utama tetap: apakah langkah-langkah ini akan memaksa Netanyahu untuk menghentikan pertumpahan darah di Gaza dan menarik pasukan Israel dari wilayah tersebut?

TerkaitTRT Global - Indonesia di PBB: Jangan gunakan veto atas keanggotaan penuh Palestina