Pemerintah Indonesia akan melibatkan skema investasi publik dan swasta dalam pembangunan proyek Giant Sea Wall atau Tanggul Raksasa di pesisir utara Pulau Jawa. Infrastruktur strategis senilai $80 miliar dolar AS (sekitar Rp1.300 triliun) ini akan berada di bawah pengawasan Java North Coast Management Authority (Otoritas Pantura), badan baru yang dibentuk melalui Keputusan Presiden.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan proyek tersebut tidak hanya mengandalkan dana pemerintah, tetapi juga akan membuka ruang bagi partisipasi swasta, termasuk investor asing. “Kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha adalah skema terbaik,” ujar AHY di Jakarta, Senin. Rincian pembagian pendanaan disebut masih dalam tahap pembahasan.

AHY juga ditunjuk sebagai anggota komite pengarah Otoritas Pantura, dengan mandat mengawal proyek agar berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Badan baru ini dipimpin oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, serta berada langsung di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.

Proyek Strategis 20 Tahun

Tanggul Raksasa diproyeksikan membentang sepanjang 500–700 kilometer dari Banten hingga Jawa Timur. Pemerintah memperkirakan pembangunan akan memakan waktu 15 hingga 20 tahun, dengan fase awal berfokus di Teluk Jakarta yang menelan biaya $8–$10 miliar dolar AS dalam 8–10 tahun ke depan.

Jakarta bahkan sudah menyiapkan anggaran minimal Rp5 triliun per tahun jika belanja daerah mencapai Rp100 triliun. Pemerintah juga tengah menyiapkan blueprint proyek agar implementasinya efisien serta menghindari kebocoran anggaran.

Selain dukungan APBN dan APBD, pemerintah membuka peluang keterlibatan investor asing, termasuk dari Jepang dan China. Skema land value capture juga dirancang, di mana pembangunan kawasan residensial, komersial, hingga pariwisata di sekitar tanggul akan menopang pengembalian investasi.

Manfaat dan Tantangan

Proyek Tanggul Raksasa disebut sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir rob, erosi pesisir, serta penurunan muka tanah yang parah di kawasan Pantura. Fenomena tersebut kian mengkhawatirkan akibat perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut.

Namun, sejumlah pakar menilai proyek ini berpotensi menghadapi risiko baru. Mereka mengingatkan kemungkinan masalah lingkungan seperti sedimentasi dan terhambatnya aliran air hujan ke laut. Dari sisi fiskal, proyek ini juga dinilai berat jika hanya mengandalkan anggaran negara, sehingga skema kemitraan publik-swasta dianggap krusial untuk keberlanjutan pembiayaan.

Konsep pembangunan tanggul di pesisir utara Jawa bukanlah hal baru. Gagasan ini pertama kali muncul pada 1995 melalui program NCICD (National Capital Integrated Coastal Development). Namun, realisasi proyek baru mendapat prioritas setelah Presiden Prabowo menegaskannya sebagai proyek strategis nasional pasca pemilu 2024.

Pemerintah berharap keberhasilan proyek ini tidak hanya melindungi jutaan warga di pesisir utara Jawa dari ancaman banjir, tetapi juga mendorong transformasi tata ruang perkotaan, ekonomi maritim, dan pariwisata pesisir di masa depan.