Unjuk rasa ribuan warga Pati yang berlangsung pada Rabu (13/8/2025) di depan Kantor Bupati Pati berakhir ricuh. Polisi menyatakan sebanyak 40 orang menjadi korban dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RAA Soewondo, menurut Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto.
Artanto menjelaskan bahwa korban terdiri dari 10 polisi—dua di antaranya masih opname—dan 30 masyarakat, lima masih opname. Korban mengalami luka lebam, bocor kepala, robek kulit, dan sebagian sesak napas akibat gas air mata yang dilepaskan polisi saat kericuhan. Ia menegaskan tidak ada korban meninggal dunia.
Selain korban yang dirawat di RSUD Soewondo, beberapa warga juga mendapatkan perawatan di klinik terdekat. Secara keseluruhan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati mencatat 64 orang mengalami luka ringan hingga sedang, sebagian sudah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan penanganan medis.
Situasi pasca-demo dan penyebab kericuhan
Kericuhan terjadi setelah massa menuntut Bupati Sudewo mundur karena kebijakannya yang kontroversial, termasuk kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen dan perubahan hari sekolah. Meski kebijakan tersebut dibatalkan, warga tetap mendesak agar Sudewo mengundurkan diri.
Kericuhan semakin memuncak saat Sudewo keluar dari Kantor Bupati menggunakan kendaraan taktis untuk menemui pendemo. Dari atas mobil, ia menyampaikan permintaan maaf. "Saya mohon maaf sebesar-besarnya," ujarnya. Namun, massa melempar sepatu dan botol air mineral ke arahnya, memaksa pengamanan polisi meningkatkan pengamanan di sekitar lokasi.
Selain itu, beberapa wartawan yang meliput juga mengalami kesulitan saat mencoba mendokumentasikan kejadian. Beberapa di antaranya terkena gas air mata dan terpaksa meninggalkan lokasi sementara untuk mendapatkan pertolongan medis.
Tanggapan bupati dan langkah politik lanjutan
Bupati Sudewo menegaskan tidak akan mundur dan tetap menjalankan jabatannya berdasarkan mekanisme demokratis. Ia meminta masyarakat tetap menjaga ketertiban dan menyerahkan penyelesaian masalah melalui jalur resmi.
Sebagai respons terhadap tekanan publik, DPRD Kabupaten Pati membentuk panitia khusus (pansus) untuk meninjau kebijakan dan proyek kontroversial pemerintah daerah. Pansus ini bertujuan menelusuri beberapa kebijakan, termasuk isu pajak dan proyek revitalisasi alun-alun, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah ke depan.
Para pengamat politik lokal menilai unjuk rasa ini menjadi momentum penting bagi warga Pati untuk menyampaikan aspirasi, sekaligus mengingatkan pejabat publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
.jpg?width=256&format=webp&quality=80)
