Amerika Serikat akan membatasi pemberian visa bagi sejumlah warga negara Amerika Tengah yang dituduh bekerja atas nama Partai Komunis China (PKC), demikian diumumkan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.

Rubio menyebut individu yang menjadi sasaran kebijakan ini “secara sengaja bertindak atas nama Partai Komunis China” dan terlibat dalam aktivitas yang merusak supremasi hukum di kawasan tersebut. Ia tidak menyebutkan nama maupun contoh spesifik orang-orang yang terdampak.

“Akibatnya, individu ini beserta keluarga inti mereka pada umumnya tidak akan memenuhi syarat untuk masuk ke Amerika Serikat,” kata Rubio dalam pernyataan resminya.

Kebijakan tersebut berlaku bagi warga Amerika Tengah yang, saat berada di negara asalnya, diduga mengarahkan, mendanai, atau mendukung tindakan yang dilakukan atas nama Beijing, menurut Washington.

Pengumuman ini mencerminkan kekhawatiran mendalam Washington terhadap semakin besarnya pengaruh Beijing di Amerika Latin, kawasan yang lama dianggap berada dalam lingkup pengaruh AS.

AS dan China masih terjebak dalam perselisihan terkait tarif perdagangan, keamanan siber, hak kekayaan intelektual, dugaan spionase, asal-usul Covid-19, serta posisi Beijing atas Hong Kong dan Taiwan.

Belakangan, rivalitas itu merambah Amerika Latin, di mana China berupaya mempererat hubungan dagang, diplomatik, dan infrastruktur.

Pejabat AS mengatakan upaya tersebut berisiko melemahkan tata kelola di Amerika Tengah, yang sudah menghadapi tantangan korupsi, tekanan migrasi, dan lemahnya institusi.

Pembatasan visa ini dimaksudkan untuk mencegah individu maupun kelompok agar tidak semakin berpihak pada Beijing dengan cara-cara yang dianggap merugikan oleh Washington.

Departemen Luar Negeri AS sebelumnya telah memberlakukan langkah serupa di Afrika dan Asia Tenggara sebagai bagian dari upaya membendung kampanye pengaruh China.

Rubio menegaskan AS akan terus memantau upaya China memperluas jangkauannya di belahan bumi barat.

“Kami akan meminta pertanggungjawaban mereka yang dengan sadar bertindak atas nama PKC untuk merusak supremasi hukum di Amerika Tengah,” ujarnya.