Kementerian Luar Negeri RI memastikan seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial CHT termasuk dalam ratusan orang yang ditangkap dalam operasi imigrasi di pabrik Hyundai Metaplant dalam rangka perjalanan bisnis ketika penggerebekan dilakukan oleh aparat US Immigration and Customs Enforcement (ICE).

“CHT merencanakan perjalanan bisnis selama satu bulan di AS dan telah memiliki paspor, visa, serta undangan resmi dari perusahaan,” kata Judha dalam keterangan resmi yang dikutip dari Antara News, Minggu (7/9).

Menindaklanjuti penangkapan tersebut, Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Houston segera melakukan komunikasi dengan Folkston ICE Processing Center, tempat CHT ditahan. Namun, hingga kini ICE belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai status hukum maupun alasan penangkapan CHT.

KJRI Houston juga melakukan koordinasi dengan rekan kerja CHT serta pihak manajemen Hyundai. “KJRI akan memberikan pendampingan kekonsuleran untuk CHT,” tambah Judha, sebagaimana dikutip dari Antara News.

Apa alasan AS melakukan razia?

Menurut otoritas Amerika Serikat, operasi imigrasi ini dilakukan setelah investigasi berbulan-bulan terhadap Hyundai Metaplant di Ellabell, Georgia, terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan dan imigrasi. Operasi tersebut bertujuan menegakkan hukum federal mengenai status imigrasi pekerja serta kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Penangkapan ini melibatkan berbagai lembaga federal, antara lain Homeland Security Investigations (HSI), FBI, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP), Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api dan Bahan Peledak (ATF), Badan Penegakan Narkoba (DEA), serta US Marshals.

Operasi imigrasi tersebut menghasilkan penangkapan 475 orang, sebagian besar warga negara Korea Selatan. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun menyatakan keprihatinan atas penangkapan ratusan warganya dan siap melakukan kunjungan langsung ke Washington untuk membahas masalah ini dengan pemerintah AS.

“Jika diperlukan, saya akan secara pribadi melakukan perjalanan ke Washington untuk berkonsultasi dengan pemerintah AS,” ujar Cho, sembari menambahkan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan untuk lebih dulu mengirim pejabat senior ke Amerika Serikat.

Dengan adanya kasus ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum dan memberikan perlindungan kekonsuleran bagi WNI yang terdampak.

TerkaitTRT Global - Trump beri peringatan pada perusahaan asing usai penangkapan pekerja Korea Selatan di pabrik Georgia