Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menandatangani perintah eksekutif pada Jumat untuk mengganti nama Departemen Pertahanan menjadi "Departemen Perang," kata juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt.

Perintah ini pertama kali dilaporkan oleh Fox News, yang menyebut langkah tersebut menghidupkan kembali nama historis yang digunakan hingga 1949, sebelum National Security Act 1947 mereorganisasi militer dengan nama yang berlaku sekarang.

Menurut isi perintah itu, "Departemen Perang" akan menjadi gelar sekunder, sementara Menteri Pertahanan Pete Hegseth secara resmi akan menyandang tambahan gelar "Menteri Perang."

Arahan tersebut juga memerintahkan Hegseth untuk mengusulkan langkah-langkah legislatif dan eksekutif guna menjadikan perubahan itu permanen.

Instruksi itu mencakup pembaruan papan nama dan situs web Pentagon, termasuk mengganti nama ruang pengarahan pers menjadi "Pentagon War Annex," kata seorang pejabat Gedung Putih kepada Fox.

“Semua orang tahu kita memiliki sejarah kemenangan luar biasa ketika masih bernama Departemen Perang,” kata Trump kepada wartawan pada 25 Agustus.

Hegseth menyambut langkah ini, menyebutnya sebagai cerminan pergeseran budaya yang lebih luas.

“Kita bukan hanya bertahan, kita juga menyerang,” ujarnya.

Sikap lebih agresif

Departemen Perang didirikan pada 1789, tahun yang sama ketika Konstitusi AS mulai berlaku, dan mengelola militer negara itu hingga Perang Dunia II.

Setelah Perang Dunia II, Kongres menggantinya dengan Departemen Pertahanan untuk mencerminkan fokus era Perang Dingin pada strategi penahanan dan aliansi.

Pemerintahan Trump berpendapat bahwa menghidupkan kembali nama itu menegaskan kekuatan militer sekaligus mengembalikan kejelasan tujuan.

Namun, para kritikus memperingatkan bahwa langkah ini menandai pergeseran retorika menuju sikap yang lebih agresif dan bisa melemahkan pesan diplomatik AS.

Trump mengatakan ia yakin Kongres akan mendukung legislasi jika diperlukan untuk meresmikan perubahan nama tersebut.

“Kita akan langsung lakukan saja. Saya yakin Kongres akan ikut mendukung jika memang dibutuhkan,” katanya.