Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, berjanji untuk "secara jujur melaksanakan" Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif dengan Rusia, menurut laporan dari Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikelola negara pada hari Rabu.

Kim menyampaikan komitmen tersebut saat bertemu dengan kepala keamanan Rusia, Sergey Shoygu, di Pyongyang pada hari Selasa.

Pyongyang akan "secara konsisten dan tanpa syarat mendukung" Rusia untuk mempertahankan kedaulatan, integritas teritorial, dan keadilan internasional melawan "gerakan hegemoni imperialis," kata Kim.

Korea Utara mengerahkan ribuan tentara untuk membantu Rusia dalam perang melawan Ukraina, setelah penandatanganan pakta kemitraan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pemimpin Korea Utara Kim di Pyongyang pada Juni 2024.

Pakta tersebut mengharuskan pemberian dukungan militer jika salah satu pihak diserang oleh pihak ketiga.

Korea Utara akan mengirim ribuan personel

Kim dan Shoygu membahas serta menyetujui "beberapa ide dan rencana untuk melanjutkan prestasi heroik yang ditunjukkan oleh tentara unit Tentara Rakyat Korea dalam operasi pembebasan wilayah Kursk."

Ini adalah kunjungan kedua Shoygu ke Pyongyang dalam waktu kurang dari dua minggu, setelah kunjungan terakhirnya pada 4 Juni, karena bulan ini menandai peringatan pertama pakta tersebut.

Shoygu mengatakan pada hari Selasa bahwa Korea Utara akan mengirim 6.000 personel ke Rusia, termasuk 1.000 insinyur tempur dan 5.000 pekerja konstruksi militer, untuk membantu pembersihan ranjau dan upaya rekonstruksi di wilayah Kursk yang berbatasan dengan Ukraina.

Ia menambahkan bahwa dua brigade yang terdiri dari 5.000 pekerja konstruksi militer akan dikerahkan untuk membantu memulihkan infrastruktur yang rusak di wilayah tersebut.

Kim "mengonfirmasi" isi perjanjian dengan Rusia dan menerima "rencana terkait serta membahas secara rinci rencana kerja sama yang diperlukan," lapor KCNA.

Namun, Korea Selatan pada hari Rabu menyuarakan "keprihatinan" atas langkah Pyongyang untuk mengirim 6.000 personel bersenjata ke Rusia dan menyebutnya sebagai "pelanggaran jelas terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB," menurut laporan Yonhap News.

"Kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas kerja sama ilegal yang terus berlanjut antara Korea Utara dan Rusia," kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri di Seoul.

"Kami mendesak Korea Utara untuk segera menghentikan tindakan tersebut."