Sejak tahun 1990-an, Afghanistan telah muncul sebagai aktor penting dalam ekonomi narkotika global, dengan peningkatan signifikan dalam produksi opium terutama setelah tahun 2001.

Pada tahun 2020, Afghanistan menjadi pemasok utama dunia, menyumbang sekitar 85 persen dari pasokan opium global.

Lanskap ini mulai berubah dengan kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan pada tahun 2021. Tak lama setelah mengambil alih kendali, pemerintahan Taliban mengeluarkan dekrit yang melarang penanaman tanaman poppy, sumber utama opium. Larangan ini disertai dengan berbagai sanksi tegas bagi para pelanggarnya.

Keputusan ini mengingatkan pada kebijakan serupa yang diberlakukan selama pemerintahan pertama Taliban antara tahun 1996 dan 2001, tetapi diterapkan dalam konteks lokal dan global yang sangat berbeda.

Akibatnya, pertanyaan tentang sejauh mana larangan poppy Taliban ditegakkan, serta dampaknya secara domestik dan regional, tetap menjadi topik utama dalam perdebatan politik dan pengamatan lapangan saat ini.

Dulu dan sekarang: apa yang berubah?

Ketika Taliban merebut Kabul pada tahun 1996, Afghanistan telah mencapai ambang kritis dalam produksi opium global.

Keruntuhan ekonomi, disintegrasi otoritas negara, dan kenaikan harga opium menciptakan kondisi subur bagi penanaman poppy secara luas.

Selama periode ini, Taliban secara tidak langsung diuntungkan dari ekonomi narkotika melalui pajak yang dikenakan pada produksi pertanian.

Namun, pada tahun 1999, dengan deklarasi larangan poppy oleh Mullah Mohammed Omar, arah kebijakan berubah secara signifikan; komisi khusus dibentuk, sanksi ketat diberlakukan, dan pada tahun 2001, menurut Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), penanaman poppy menurun sekitar 91 persen.

Setelah Taliban beralih menjadi kelompok pemberontak bersenjata selama tahun 2000-an, hubungan kelompok ini dengan ekonomi narkotika direstrukturisasi.

Pendapatan semakin banyak diperoleh bukan dari produksi langsung, tetapi dari transportasi, penyediaan keamanan, perpajakan, dan izin penyelundupan.

Pada tahun 2018, Taliban dilaporkan memperoleh sekitar 20 persen dari pendapatan mereka dari pasar narkotika negara tersebut.

Dasar metode finansial ini memungkinkan Taliban meningkatkan kapasitas militer dan mengonsolidasikan pengaruh mereka di lapangan. Pada saat yang sama, hal itu melemahkan dukungan rakyat terhadap pemerintah pusat, yang selanjutnya mengganggu stabilitas aparat keamanan.

Selama periode pemerintahan kedua Taliban, pemimpinnya Mullah Hibatullah Akhundzada mengeluarkan dekrit pada 14 April 2022, secara resmi melarang penanaman poppy dan produksi opium di Afghanistan.

Diumumkan secara publik bahwa pelanggar larangan ini akan menghadapi penyitaan hasil panen mereka dan hukuman berat. Namun, dampak yang diharapkan dari larangan ini tidak terlihat pada tahun pertama. Sebaliknya, data UNODC menunjukkan bahwa area penanaman poppy meningkat sebesar 28 persen pada tahun 2022.

Situasi ini berubah secara signifikan mulai awal tahun 2023.

Menurut data UNODC, area penanaman poppy menurun tajam menjadi 10.800 hektar pada tahun 2023 dari 233.000 hektar hanya setahun sebelumnya pada 2022. Selama periode yang sama, produksi opium turun dari 6.200 ton menjadi 333 ton, mewakili penurunan sebesar 95 persen.

Sumber independen yang melakukan analisis lapangan berbasis citra satelit, seperti AlcisGeo, telah menguatkan temuan ini. Sebagai contoh, penanaman poppy di provinsi Helmand turun dari 129.640 hektar pada tahun 2022 menjadi hanya 740 hektar pada tahun 2023.

Namun, pada tahun 2024, produksi opium di Afghanistan meningkat sebesar 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 433 ton. Meskipun terjadi peningkatan ini, angka tersebut tetap 93 persen lebih rendah dibandingkan tingkat tahun 2022.

Data ini menunjukkan bahwa pemerintahan Taliban telah mencapai keberhasilan jangka pendek yang signifikan dalam menegakkan larangan poppy. Namun, keberlanjutan keberhasilan ini bergantung pada transformasi struktur sosial ekonomi yang ada.

Pembudidayaan tanaman poppy dalam ekonomi pedesaan Afghanistan tidak hanya dianggap sebagai aktivitas ilegal tetapi juga sebagai bentuk pertanian subsisten yang tak tergantikan.

Khususnya di provinsi seperti Helmand, Nangarhar, dan Kandahar, pertanian poppy hampir menjadi satu-satunya sumber mata pencaharian bagi banyak petani karena defisit infrastruktur yang telah berlangsung lama, dukungan negara yang terbatas, dan akses pasar yang terbatas.

Oleh karena itu, agar larangan poppy tetap efektif dalam jangka menengah dan panjang, reformasi pertanian, integrasi pasar, dan pengembangan sumber pendapatan alternatif sangat diperlukan.

Selain itu, pada tahun 2024, penanaman opium bergeser secara geografis dari wilayah barat daya yang padat ke arah timur laut. Secara khusus, penanaman di provinsi Badakhshan meningkat secara mencengangkan sebesar 381 persen.

Perubahan ini disebabkan oleh kontrol ketat Taliban di wilayah selatan, yang kontras dengan pengawasan yang relatif lebih lemah di timur laut. Selain itu, kedekatan timur laut dengan perbatasan China, Tajikistan, dan Pakistan telah berkontribusi pada konfigurasi ulang jalur penyelundupan narkotika.

Lebih jauh lagi, hubungan historis Taliban dengan ekonomi narkotika tidak terbatas pada produksi opium saja.

Seiring waktu, hubungan ini berkembang menjadi sistem yang lebih kompleks yang melibatkan kontrol atas jalur penyelundupan, pengumpulan biaya dari perdagangan narkoba, dan pengelolaan jaringan transportasi, yang berfungsi sebagai sumber pendanaan organisasi.

Saat ini, dengan penurunan produksi opium, struktur ini semakin beralih ke arah narkoba sintetis.

Tren baru dalam ekonomi narkoba

Meskipun larangan budidaya poppy oleh pemerintahan Taliban dapat dianggap sebagai keberhasilan jangka pendek, transformasi yang terjadi dalam ekonomi narkoba negara tersebut menciptakan tantangan baru dan kompleks bagi keamanan regional dan stabilitas ekonomi.

Laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Inspektur Jenderal Khusus AS untuk Rekonstruksi Afghanistan (SIGAR) mengungkapkan bahwa, meskipun ada larangan, stok opium besar yang terakumulasi selama bertahun-tahun tetap ada, terutama di Afghanistan selatan. Cadangan ini diperkirakan melebihi 16.000 ton, cukup untuk memenuhi permintaan opium global selama beberapa tahun.

Situasi ini secara signifikan membatasi dampak penangguhan penanaman poppy terhadap pasokan narkotika global, setidaknya dalam jangka menengah.

Selain itu, transformasi yang sedang berlangsung dalam ekonomi narkotika tidak hanya didorong oleh pasokan tetapi juga terlihat dalam perubahan struktural dalam produksi dan perdagangan. Sementara Taliban melarang penanaman opium, produsen semakin beralih ke pembuatan narkotika sintetis, dengan produksi metamfetamin menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Berbagai organisasi internasional, termasuk UNODC, melaporkan bahwa metamfetamin—yang berasal dari tanaman ephedra dan diproduksi dengan biaya rendah—telah menjadi umum di Afghanistan tenggara sebagai alternatif perdagangan opium tradisional.

Laporan lebih lanjut menunjukkan peningkatan produksi tablet sintetis yang dikenal secara lokal sebagai 'tablet K', yang mungkin mengandung metamfetamin, opioid, dan MDMA, obat sintetis yang dikenal sebagai 'ekstasi'. Tren baru ini menandakan gelombang ancaman baru terhadap keamanan perbatasan dan kesehatan masyarakat regional.

Keberadaan stok opium yang besar di samping meningkatnya produksi metamfetamin memiliki implikasi yang melampaui dinamika internal Afghanistan.

Negara-negara tetangga seperti Iran, Tajikistan, dan Pakistan, sambil menegaskan tekad Taliban untuk menegakkan larangan opium, telah melaporkan peningkatan signifikan dalam perdagangan narkotika sintetis baru-baru ini.

Secara khusus, penangkapan dan penyitaan narkoba terkait metamfetamin di Iran menyoroti luasnya aliran narkotika sintetis yang berasal dari Afghanistan.

Dalam konteks ini, jelas bahwa mekanisme intelijen regional dan keamanan perbatasan masih belum cukup siap untuk menghadapi ancaman baru yang ditimbulkan oleh narkotika sintetis.

Larangan opium oleh Taliban secara luas diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan legitimasi internasional. Namun, upaya ini mungkin pada akhirnya gagal tanpa adanya alternatif ekonomi yang berkelanjutan.

Selama proyek-proyek mata pencaharian alternatif yang menargetkan populasi pedesaan tetap tidak memadai, kemungkinan stok opium dieksploitasi di pasar gelap atau perluasan produksi narkotika sintetis akan menghambat kemampuan Taliban untuk secara konsisten menegakkan larangan mereka.

Upaya Taliban untuk mengendalikan ekonomi narkotika tampaknya tidak mungkin mencapai keberhasilan jangka panjang jika hanya terbatas pada langkah-langkah yang berorientasi pada keamanan saja.

Transformasi sejati hanya dapat diwujudkan melalui strategi komprehensif yang mencakup pembangunan pedesaan, reformasi pertanian, penciptaan pendapatan alternatif, dan peningkatan kerja sama lintas batas.

Jika tidak, larangan poppy berisiko hanya menjadi instrumen kebijakan pemerintahan, yang pada akhirnya digantikan oleh ekonomi narkotika sintetis yang lebih kompleks dan sulit dikendalikan.