Pakistan menuduh India melanggar Perjanjian Air Indus (Indus Waters Treaty/IWT) dengan mengirimkan peringatan banjir melalui saluran diplomatik, bukan melalui mekanisme resmi yang diatur dalam perjanjian tersebut.

Islamabad menyebut langkah tersebut sebagai "pelanggaran serius terhadap hukum internasional." Peringatan itu disampaikan sehari setelah Komisi Tinggi India di Islamabad memperingatkan otoritas Pakistan tentang tingginya level banjir di Sungai Tawi yang berada di wilayah Kashmir yang dikelola India.

Pada April lalu, New Delhi mengumumkan bahwa perjanjian yang telah berlangsung selama beberapa dekade itu ditangguhkan sementara setelah menuduh Pakistan terlibat dalam serangan di wilayah Kashmir yang dikelola India, yang menewaskan 26 orang, sebagian besar adalah wisatawan.

Pakistan membantah keterlibatan dalam serangan tersebut dan menuntut penyelidikan internasional. "Pada 24 Agustus 2025, India menyampaikan peringatan banjir melalui saluran diplomatik, bukan melalui Komisi Air Indus seperti yang diwajibkan dalam Perjanjian Air Indus," kata Kementerian Luar Negeri Pakistan, seraya menambahkan bahwa penangguhan sepihak oleh India dapat memiliki "konsekuensi negatif yang signifikan bagi perdamaian dan stabilitas di Asia Selatan."

Perjanjian bersejarah di bawah tekanan

Sungai Tawi, yang mengalir ke Sungai Chenab di Pakistan, melintasi distrik perbatasan Gujrat dan Sialkot. Setelah peringatan dari India, Otoritas Penanggulangan Bencana Provinsi di Punjab mengeluarkan peringatan dan menginstruksikan administrasi lokal untuk mengaktifkan sistem pemantauan dan peringatan dini.

Surat dari Komisi Tinggi India di Islamabad, yang dilihat oleh media lokal, menyatakan: "Nama sungai dan lokasi: Tawi, Jammu. Tanggal/Waktu: 24 Agustus 2025, pukul 10:00, data banjir: banjir besar."

Perjanjian Air Indus, yang ditandatangani pada tahun 1960 dengan mediasi Bank Dunia, memberikan kendali atas sungai-sungai timur — Ravi, Beas, dan Sutlej — kepada India, sementara Pakistan memiliki hak atas sungai-sungai barat — Indus, Jhelum, dan Chenab. India diizinkan menggunakan sungai-sungai barat secara terbatas selama aliran air tidak mengalami perubahan signifikan.

Pakistan telah memperingatkan bahwa setiap upaya India untuk menghentikan atau mengalihkan bagian air yang dijamin untuk Pakistan akan dianggap sebagai "tindakan perang."

Perselisihan ini terjadi di tengah kondisi Pakistan yang sedang menghadapi hujan monsun yang dahsyat, dengan hampir 800 orang tewas sejak akhir Juni akibat banjir dan tanah longsor di seluruh negeri.