Kementerian Pariwisata menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan empat kementerian dan lembaga: Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Gizi Nasional (BGN), dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pariwisata nasional.

“Marilah kita terus jaga dan perkuat semangat bersama ini demi mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, lebih sejahtera, dan lebih terlestari,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam sambutannya. Ia menambahkan, inisiatif lintas sektor ini mendukung lima program unggulan kementerian: Gerakan Wisata Bersih (GWB), Tourism 5.0, Pariwisata Naik Kelas, Events by Indonesia, dan pengembangan Desa Wisata.

Kolaborasi lintas sektor: Sinergi program dan pendekatan berbasis data

Kerja sama dengan BGN akan memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pelatihan SDM, pendampingan, dan pelibatan desa wisata dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program ini telah memberikan manfaat kepada jutaan warga, dan pemerintah menargetkan dapat menjangkau lebih banyak penerima hingga akhir tahun.

Kolaborasi dengan Kemenkop dan UMKM menitikberatkan pada pengembangan pariwisata berbasis ekonomi rakyat, dengan lebih dari 6.000 desa wisata yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan UMKM. Dukungan diberikan melalui akses permodalan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta penguatan pemasaran produk lokal.

Sementara itu, kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup meliputi pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dan pengelolaan destinasi berkelanjutan. Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, menekankan pentingnya kebersihan sebagai kunci pengembangan pariwisata lestari.

Di bidang keamanan, Basarnas bertanggung jawab pada pelatihan SAR, penerapan sistem komunikasi terpadu, dan operasi penyelamatan wisatawan. Kepala Basarnas, Mohammad Syafii, berharap MoU ini mempercepat respons saat terjadi insiden dan memastikan keselamatan wisatawan.

Selain MoU lintas lembaga, Kementerian Pariwisata juga memperkuat pendekatan berbasis data dengan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah ini bertujuan meningkatkan efektivitas strategi pembangunan destinasi, khususnya di Bali, dan menyusun kebijakan pariwisata yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta ekonomi nasional.

Dengan kombinasi MoU lintas sektor dan pendekatan data-driven, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menjadikan pariwisata Indonesia kompetitif secara global, inklusif, aman, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.