Raksasa perusahaan pesan instan WhatsApp menyatakan bahwa Rusia telah melanggar hak sipil masyarakat untuk berkomunikasi secara aman setelah pemerintah memblokir panggilan suara di WhatsApp dan Telegram.

“WhatsApp tetap menjaga kerahasiaan, dilindungi dengan enkripsi end-to-end, dan menolak upaya pihak berwenang untuk melanggar hak sipil masyarakat atas komunikasi yang aman,” ujar perusahaan tersebut.

“Inilah alasan mengapa pemerintah Rusia berusaha memblokir WhatsApp untuk lebih dari 100 juta pengguna kami di negara tersebut.”

WhatsApp berjanji untuk melawan pemblokiran tersebut agar tetap dapat menyediakan akses panggilan meskipun ada larangan di Rusia. Namun, hingga kini pihak WhatsApp belum menjelaskan secara rinci bagaimana hal ini akan dilakukan.

Pembatasan ini mulai berlaku pada 11 Agustus.

Menurut laporan Reuters, panggilan di Telegram hampir tidak dapat digunakan, sementara di WhatsApp terjadi gangguan yang signifikan.

Roskomnadzor, Layanan Federal untuk Pengawasan Komunikasi, Teknologi Informasi, dan Media Massa Rusia mengumumkan bahwa mereka telah “membatasi sebagian” panggilan untuk mencegah dugaan penyalahgunaan oleh penipu telepon yang menggunakan aplikasi pesan asing. Fungsi lain dari layanan ini masih tetap tersedia.

Kementerian Digital Rusia menyatakan bahwa akses ke panggilan akan dipulihkan hanya jika persyaratan Rusia dipenuhi. Persyaratan tersebut mencakup pembukaan kantor perwakilan di Rusia, kerja sama dengan Roskomnadzor, dan memberikan kunci enkripsi kepada pihak berwenang jika diminta—yang berarti memberikan akses ke percakapan pengguna.

Telegram menanggapi dengan menyatakan bahwa mereka setiap hari menghapus jutaan konten berbahaya, termasuk ajakan kekerasan dan penipuan. Namun, baik Telegram maupun WhatsApp menolak untuk memenuhi persyaratan pemerintah Rusia dan menolak memberikan kunci enkripsi.

Menurut laporan dari “Meduza,” pihak yang paling diuntungkan dan melobi larangan baru ini adalah empat operator seluler terbesar di Rusia—Beeline, MTS, Megafon, dan T2. Perusahaan-perusahaan ini meminta pemerintah untuk membatasi panggilan online agar lalu lintas kembali ke panggilan melalui jaringan seluler.

Selain itu, larangan panggilan di WhatsApp dan Telegram bertepatan dengan promosi aplikasi pesan Rusia, Max.

Presiden Rusia Vladimir Putin mendukung pengembangan aplikasi pesan negara yang terintegrasi dengan sistem layanan publik. Pemerintah Rusia menyebut proyek ini sebagai bagian dari kebijakan “kedaulatan digital” yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan negara pada platform asing.

Namun, para kritikus berpendapat bahwa layanan baru ini dapat digunakan untuk memantau aktivitas pengguna dan menggantikan aplikasi independen melalui perlambatan atau pemblokiran.

TerkaitTRT Global - Otoritas Iran minta WhatsApp dihapus