Protes yang baru-baru ini terjadi di Indonesia – sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara – mencerminkan lebih dari sekadar luapan spontan, melainkan menunjukkan keluhan mendalam terkait tata kelola pemerintahan dan ketimpangan ekonomi, menurut para analis.

Usulan kontroversial untuk menaikkan tunjangan perumahan bagi anggota parlemen menjadi pemicu terakhir bagi masyarakat di negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia ini.

Anggota parlemen Indonesia saat ini menerima gaji sekitar 100 juta rupiah (£4.499; $6.150) per bulan, yang lebih dari 30 kali lipat dari pendapatan nasional rata-rata, menurut laporan media lokal.

Usulan tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah akan secara signifikan meningkatkan gaji anggota parlemen di negara ini.

Masyarakat telah lama menyuarakan ketidakpuasan mendalam terhadap kebijakan pemerintah, tetapi ketika seorang polisi di Jakarta menabrak dan menewaskan seorang pengemudi berusia 21 tahun, protes berubah menjadi kekerasan, yang menurut kelompok hak asasi manusia, menewaskan setidaknya 10 orang.

Dalam upaya meredam situasi, Presiden Prabowo Subianto membatalkan usulan tunjangan perumahan yang kontroversial tersebut, tetapi situasi sudah berlanjut tidak terkendali.

Pihak berwenang menahan lebih dari 1.240 demonstran setelah lima hari protes berlangsung.

Intensitas protes ini berasal dari dua dinamika yang saling berkaitan, menurut Sophal Ear, seorang akademisi Kamboja-Amerika di Arizona State University.

“Pertama, tekanan ekonomi: meningkatnya biaya hidup, peluang kerja yang tidak merata, dan ketimpangan yang terus-menerus telah memperuncing kemarahan publik.”

“Kedua, perasaan bahwa institusi politik tidak responsif—baik dalam menangani skandal korupsi, degradasi lingkungan, atau keputusan kebijakan yang dianggap menguntungkan elit,” ujar Ear kepada TRT World.

Mengapa protes begitu intens?

Dalam beberapa bulan terakhir, langkah-langkah anggaran telah memberikan dampak langsung maupun tidak langsung pada perekonomian Indonesia, karena lebih sedikit uang yang dialokasikan untuk kegiatan ekonomi, menurut seorang akademisi Indonesia yang tidak ingin disebutkan namanya kepada TRT World.

Di berbagai tempat, termasuk kampus universitas, juga terjadi protes, yang menunjukkan frustrasi generasi muda terhadap kebijakan pemerintah baru-baru ini.

“Ada juga gelombang PHK di kalangan anak muda, yang bertepatan dengan kesulitan mencari pekerjaan bagi generasi muda,” kata akademisi tersebut.

“Protes itu sendiri menargetkan Gedung DPR di Jakarta, terutama oleh mahasiswa,” tambahnya.

Menurut rekaman, kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek berusia 21 tahun, terjadi setelah kendaraan lapis baja polisi menabraknya pada Kamis malam di tengah protes di Jakarta, Jawa – pulau terpadat di dunia.

Presiden Prabowo menjanjikan penyelidikan yang menyeluruh atas kematian Kurniawan.

Pada hari Senin, kepala departemen akuntabilitas kepolisian nasional mengatakan bahwa penyelidikan mereka menemukan tindakan kriminal yang dilakukan oleh dua petugas dalam kendaraan polisi tersebut.

Beberapa ahli menilai protes saat ini sebagai "salah satu ledakan protes paling signifikan sejak era reformasi," yang merujuk pada periode demokratisasi setelah pengunduran diri Suharto hampir tiga dekade lalu.

Sementara pemerintah pusat mengatakan bahwa protes menjadi kekerasan setelah tindakan polisi yang tidak pantas terkait kematian Kurniawan, kebijakan lain seperti kenaikan pajak tanah yang signifikan oleh pemerintah daerah (Kabupaten Pati) terus memicu kemarahan publik di berbagai provinsi, menurut akademisi tersebut.

Presiden dengan tegas memperingatkan agar tidak merusak gedung-gedung publik dan properti lainnya, karena para demonstran menjarah rumah beberapa pejabat, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, selama akhir pekan.

Menurut Gubernur Jakarta, para demonstran membakar bus, kereta bawah tanah, dan infrastruktur lainnya.

“Ada mentalitas massa di antara masyarakat dan terkadang bertepatan dengan pola pikir meniru yang membuat kemarahan dan kekecewaan diekspresikan dengan intens. Jika pola pikir dan kemarahan ini ditanggapi dengan buruk oleh aparat negara, itu bisa meledak tanpa kendali,” kata akademisi dari Indonesia.

‘Frustrasi mendalam’

Intensitas dan luasnya protes yang melibatkan mahasiswa, serikat pekerja, masyarakat sipil, dan warga biasa di berbagai kota menunjukkan bahwa ini adalah “lebih dari sekadar gerakan satu isu; ini adalah ekspresi nasional atas ketidakpuasan terhadap arah pemerintahan dan kelas politik,” menurut Ear.

Akademisi Indonesia tersebut menyoroti peran media sosial “dalam menyampaikan situasi dengan sangat cepat tetapi tanpa 'kontrol' atau verifikasi,” seraya menambahkan bahwa “Ini dapat memicu lebih banyak kemarahan dan meniru tindakan serupa di tempat lain.”

Meskipun akademisi tersebut tidak yakin apakah protes ditujukan kepada pemerintah atau parlemen, ia menyoroti fakta bahwa “benih ketidakpuasan telah muncul,” yang berarti jika pemerintah tidak dapat menangani keluhan masyarakat, “ini dapat menjadi lebih bermasalah di masa depan.”