Negosiator Hamas di Kairo telah menerima usulan baru untuk gencatan senjata di Gaza yang mencakup gencatan awal selama 60 hari dan pembebasan sandera dalam dua tahap, menurut seorang pejabat Palestina kepada kantor berita AFP.
"Proposal ini merupakan kerangka kerja untuk memulai negosiasi menuju gencatan senjata permanen," kata pejabat tersebut pada hari Senin dengan syarat anonim.
"Hamas akan mengadakan konsultasi internal di antara para pemimpinnya" dan dengan para pemimpin partai Palestina lainnya untuk meninjau usulan dari para mediator," tambah sumber tersebut.
Hal ini terjadi di tengah rencana militer Israel untuk memulai invasi darat di Kota Gaza. Kelompok hak asasi manusia dan organisasi bantuan telah memperingatkan bahwa serangan Israel di Kota Gaza dapat menyebabkan pengungsian paksa ratusan ribu warga Palestina.
Usulan tersebut disetujui oleh pemerintahan Trump, yang dianggap sebagai manuver politik oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menjaga stabilitas koalisi pemerintahannya dengan menenangkan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir.
Smotrich baru-baru ini mengancam akan mengundurkan diri setelah Netanyahu mengklaim bahwa Israel mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza – meskipun ada kebijakan kelaparan yang disengaja yang telah memicu kelaparan besar di wilayah terkepung tersebut.
Namun, Smotrich menarik kembali ancamannya pada hari Senin. Netanyahu mengundang Smotrich dan Ben-Gvir untuk menghadiri rapat kabinet setelah sebelumnya mereka dikecualikan dari keputusan untuk mengizinkan bantuan terbatas masuk ke Gaza.
Minggu lalu, kelompok perlawanan Palestina mengatakan bahwa delegasi senior berada di Kairo untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat Mesir terkait upaya mencapai gencatan senjata yang sulit dicapai dalam perang yang kini memasuki bulan ke-23.
Qatar, Amerika Serikat, dan Mesir telah terlibat dalam mediasi antara Israel dan Hamas.
Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, yang mengunjungi perbatasan Rafah dengan Gaza pada hari Senin, mengatakan, "Saat ini, ada delegasi Palestina dan Qatar yang berada di tanah Mesir untuk memperkuat upaya mengakhiri pembunuhan dan kelaparan sistematis."
"Kami menolak segala bentuk pengungsian warga Palestina dari Gaza," kata Badr Abdelatty dalam konferensi pers saat mengunjungi perbatasan Rafah bersama Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa.
Minggu lalu, Abdelatty mengatakan bahwa Kairo bekerja sama dengan Qatar dan Amerika Serikat untuk menengahi gencatan senjata selama 60 hari "dengan pembebasan beberapa sandera dan tahanan Palestina untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan dan medis mengalir ke Gaza tanpa hambatan."
Mesir juga menegaskan kembali dukungannya terhadap upaya diplomatik untuk mengakhiri perang di Gaza, menekankan pentingnya melanjutkan negosiasi yang dapat mengarah pada solusi.
Kairo memperingatkan bahwa kekerasan yang terus berlanjut dan pembicaraan tentang ambisi teritorial Israel yang meluas dapat merusak stabilitas regional dan memperpanjang konflik.