Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengambil langkah tegas dengan menegur langsung Bupati Pati, Sudewo, menyusul kontroversi kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen yang memicu gelombang protes massa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Dalam pernyataan kepada wartawan di kompleks Bulog Kanwil DKI Jakarta pada Kamis, Tito menjelaskan bahwa dirinya segera menghubungi Bupati dan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, untuk menanyakan dasar mekanisme penetapan kenaikan tarif yang dinilai terlalu tinggi tersebut.
Menteri Tito juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat sebelum memberlakukan kebijakan pajak baru. Kenaikan yang signifikan itu, lanjutnya, ternyata belum memperhitungkan kondisi finansial warga, sehingga akhirnya Bupati Sudewo memutuskan mencabut aturan kenaikan PBB tersebut.
“Sudah diperhitungkan belum kemampuan masyarakat, yang sehingga akhirnya dicabut. Nah, kita berharap, dengan dicabut, sudahlah. Sekarang ada tuntutan lain, ini saya kira bukan berhubungan dengan itu,” kata Tito, sebagaimana yang dilaporkan oleh Kompas.
Ia pun mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menyalurkan aspirasi melalui mekanisme yang ada, tanpa melakukan tindakan anarkis. Tito juga mengingatkan agar tidak ada kepentingan politik yang memanfaatkan situasi ini.
Aksi massa memanas
Mengenai aksi massa yang menuntut pemakzulan Bupati Pati, Mendagri menegaskan bahwa proses pemakzulan harus mengikuti prosedur formal melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) daerah. Ia menyebut telah mendengar adanya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh DPR setempat dan meminta semua pihak menjaga situasi tetap kondusif.
“Pemakzulan itu ada mekanismenya, mekanismenya yaitu melalui mekanisme DPR. Saya dengar sudah membuat pansus, ya sudah kita ikuti aja itu. Tapi jaga situasi kondusif. Inget, aturannya sudah dicabut,” pungkas Tito.
Sebelumnya, ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu melakukan demonstrasi besar-besaran di depan kantor bupati pada Rabu.
Situasi semakin memanas saat Sudewo keluar menemui massa sekitar pukul 12.16 waktu setempat dan meminta maaf seraya berjanji akan bekerja lebih baik. Namun, kericuhan kembali terjadi ketika sejumlah pendemo melempari Bupati dengan botol air mineral, memaksanya kembali ke dalam kantor bupati dengan pengawalan polisi.
Kebijakan kenaikan PBB yang kontroversial ini kemudian resmi dicabut oleh Bupati Pati setelah Mendagri turun tangan langsung menegur dan meminta evaluasi.
.jpg?width=256&format=webp&quality=80)
