Indonesia tidak akan mengenakan pajak baru pada tahun 2026 sebagai bagian dari strateginya untuk mencapai target penerimaan negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan pada Konferensi Pers tentang RAPBN dan Nota Keuangan hari Jumat, 15 Agustus 2025.
Sebaliknya, pemerintah akan mengandalkan reformasi dalam sistem perpajakan yang ada untuk memperkuat keuangan negara.
Ia menjelaskan bahwa reformasi yang sedang berlangsung meliputi penyempurnaan sistem pajak inti Indonesia, penguatan koordinasi antar kementerian, dan pengetatan pengawasan transaksi digital lintas batas. Kementerian Keuangan juga akan mengintensifkan audit dan mengoptimalkan insentif pajak yang ada untuk mendorong penerimaan negara.
“Untuk penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun itu artinya harus tumbuh 13,5 persen. Itu cukup tinggi dan ambisius,” ungkap Menkeu dalam penjelasan mengenai target penerimaan pajak.
Pemerintah telah menetapkan target penerimaan negara yang ambisius sebesar Rp 3.147,7 triliun untuk tahun 2026, meningkat 9,8 persen dibandingkan tahun ini. Rasio pajak terhadap PDB diproyeksikan meningkat dari 10,03 persen pada tahun 2025 menjadi 10,47 persen pada tahun 2026, dengan penerimaan pajak diperkirakan tumbuh 13,5 persen year-on-year.
Presiden Prabowo Subianto, dalam usulan anggaran negara pertamanya kepada DPR, menguraikan rencana belanja sebesar Rp 3.786,5 triliun untuk tahun 2026, naik 7,3 persen dari tahun 2025. Ia menekankan bahwa anggaran tersebut dirancang untuk memperkuat Indonesia sekaligus mendukung pertumbuhan dan prioritas sosial.
“Dalam pemaparan ini, saya mencanangkan tujuan utama Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.” tegas Prabowo di platform X miliknya.
Rancangan APBN 2026 kabinet merah putih akan berfokus pada delapan program prioritas.
"Agenda prioritas Presiden, ketahanan pangan, energi, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa koperasi, pertahanan semesta dan percepatan investasi dan perdagangan global, itu semuanya sudah masuk di dalam APBN, kecuali yang tadi dilakukan oleh Danantara secara terpisah," tegas Sri Mulyani.
Di sisi pembiayaan, defisit APBN diperkirakan sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB. Angka ini turun 3,5 persen lebih rendah dibandingkan defisit tahun 2025.
Perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja solid hingga Q2 2025, pertumbuhan pada kuartal II tercatat sebesar 5,12 persen year-on-year, sementara inflasi tetap terjaga di level 2,4 persen year-on-year. Capaian ini menjadi bekal penting bagi Indonesia untuk menyongsong tahun 2026 dengan lebih optimistis.
.jpg?width=256&format=webp&quality=80)
