Pejabat kerajaan Thailand telah menolak permintaan untuk membubarkan parlemen, membuka jalan bagi anggota parlemen untuk memilih kepala pemerintahan baru, menurut pengumuman perdana menteri sementara Thailand.

Keputusan ini diumumkan pada hari Kamis di tengah kekosongan politik setelah Mahkamah Konstitusi memberhentikan Paetongtarn Shinawatra pekan lalu karena pelanggaran etika.

Koalisi anggota parlemen oposisi telah menyatakan dukungannya kepada Anutin Charnvirakul, seorang taipan konstruksi konservatif sekaligus tokoh politik berpengalaman, yang diperkirakan akan menghadapi pemungutan suara pada hari Jumat sekitar pukul 10.00 waktu setempat (03.00 GMT).

Partai Pheu Thai yang dipimpin oleh Paetongtarn, yang masih memegang kendali sebagai pemerintahan sementara, sebelumnya mengajukan permohonan untuk membubarkan legislatif guna menghentikan pemungutan suara tersebut.

Namun, Perdana Menteri sementara Phumtham Wechayachai menyatakan dalam sebuah unggahan di Facebook bahwa Kantor Dewan Penasihat Kerajaan memberitahunya bahwa rancangan dekrit kerajaan tersebut “tidak tepat untuk diajukan kepada Yang Mulia saat ini” karena adanya sengketa hukum yang belum terselesaikan.

Penolakan ini membuka jalan bagi parlemen untuk bersidang pada hari Jumat dan berpotensi mengakhiri ketidakpastian selama seminggu di puncak politik Thailand.

TerkaitTRT Global - PM sementara Thailand mengajukan dekret kerajaan untuk membubarkan parlemen demi pemilu mendadak