Perdana Menteri sementara Thailand, Phumtham Wechayachai, pada hari Rabu mengonfirmasi bahwa ia telah mengajukan dekrit kerajaan untuk membubarkan parlemen guna mengadakan pemilu dadakan.

Phumtham menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena meningkatnya ketidakstabilan politik dan tantangan ekonomi, seperti yang dilaporkan oleh Thai Enquirer.

Phumtham juga menyoroti bahwa keputusan Partai Rakyat untuk mendukung pemimpin Partai Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, sebagai perdana menteri sambil tetap berada di oposisi dapat menghasilkan pemerintahan minoritas yang lemah.

"Dalam situasi politik yang tidak stabil seperti ini, ditambah dengan tantangan ekonomi yang sedang berlangsung, memulihkan kepercayaan di dalam dan tentang negara ini sangatlah penting," katanya.

TerkaitTRT Global - Oposisi Thailand menggelar puncak pengangkatan raja baru untuk memutuskan perdana menteri baru

Langkah terbaru ini muncul setelah pemimpin oposisi, Charnvirakul, menyatakan bahwa ia telah menandatangani kesepakatan dengan Partai Rakyat untuk mendukungnya menjadi perdana menteri.

Pada hari Selasa, mantan Perdana Menteri Thailand yang digulingkan, Paetongtarn Shinawatra, mengajukan tantangan hukum ke pengadilan tertinggi terkait kasus pelanggaran etika yang menyebabkan pencopotannya dari jabatan tertinggi di negara Asia Tenggara tersebut.

Ia dicopot setelah pengadilan tertinggi Thailand memutuskan bahwa panggilan teleponnya dengan pemimpin Kamboja, Hun Sen — di mana ia mengkritik komandan Wilayah Angkatan Darat ke-2 militer di tengah ketegangan perbatasan — melanggar standar etika jabatannya.

Pengadilan sebelumnya telah menangguhkan tugasnya bulan lalu saat kasus tersebut masih dalam proses pertimbangan.

Pencopotan ini telah menyebabkan gejolak dalam sistem politik Thailand, yang telah berulang kali menyaksikan bentrokan antara pemimpin terpilih dan lembaga peradilan sejak penggulingan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra pada tahun 2006.