Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menyatakan telah menyetujui pembentukan pemerintahan nasional independen yang terdiri dari teknokrat untuk mengelola Gaza, sambil menunggu tanggapan Israel terhadap proposal yang diajukan oleh mediator bulan lalu.

"Hamas masih menunggu tanggapan Israel terhadap proposal yang diajukan oleh mediator pada 18 Agustus, yang telah diterima oleh kelompok tersebut," kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

Kelompok itu kembali menegaskan kesiapannya untuk mencapai kesepakatan menyeluruh yang mencakup pembebasan semua tawanan Israel dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina yang disepakati di penjara-penjara Israel.

Rencana tersebut juga mencakup penghentian genosida di Gaza, penarikan penuh pasukan Israel, pembukaan kembali perbatasan untuk memungkinkan bantuan vital, dan dimulainya rekonstruksi.

TerkaitTRT Global - Hamas dikabarkan setuju dengan proposal gencatan senjata baru di Gaza saat okupasi Israel atas Kota Gaza tampaknya akan segera terjadi

Hamas menyatakan bahwa penerimaan mereka terhadap pemerintahan teknokrat adalah upaya untuk menjawab apa yang disebut pejabat Israel sebagai pertanyaan "hari setelah" tentang pemerintahan di Gaza, yang sering dijadikan alasan untuk memperpanjang kekerasan.

Pernyataan ini muncul ketika media Israel melaporkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang menghadapi surat perintah penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional, telah beralih dari mencari kesepakatan parsial menjadi menuntut kesepakatan menyeluruh.

Presiden AS Donald Trump juga mengatakan pada hari Rabu bahwa "semua tentara Israel yang ditahan di Gaza harus dibebaskan."

Hamas dan Fatah sebelumnya telah sepakat dalam pembicaraan di Kairo pada Desember lalu untuk membentuk komite yang mengelola urusan Gaza, tetapi Otoritas Palestina menolak pengaturan tersebut, bersikeras bahwa mereka harus mengambil alih tanggung jawab untuk mengelola wilayah tersebut.

Kekerasan di Gaza telah meninggalkan sebagian besar wilayah tersebut dalam kehancuran. Hampir dua tahun serangan Israel telah menewaskan lebih dari 63.000 warga Palestina, membuat sebagian besar penduduk mengungsi, dan mendorong wilayah itu ke ambang kelaparan.

Hamas menyatakan tetap berkomitmen pada "pemerintahan nasional independen yang terdiri dari teknokrat" untuk segera mengambil tanggung jawab di semua sektor pemerintahan.