Presiden RI Prabowo Subianto meminta jajaran kementerian dan pemerintah daerah untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, dengan target capaian nol persen pada akhir 2026. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dalam rapat koordinasi di Jakarta, Senin.

“Sebagaimana arahan Presiden, kita harus bekerja keras untuk memutus rantai kemiskinan dan bertindak cepat dalam menangani kemiskinan ekstrem,” ujar Muhaimin dikutip dari Antara.

Muhaimin menegaskan bahwa instruksi Presiden tersebut menyisakan waktu yang singkat bagi pemerintah, yakni sekitar delapan bulan, untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan tiga strategi utama, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, serta menghapus kantong-kantong kemiskinan.

“Pemberdayaan masyarakat kini menjadi pendekatan utama dalam pengentasan kemiskinan, yang tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi juga membangun ekosistem agar masyarakat dapat mandiri,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa setiap daerah memiliki tanggung jawab dalam mengimplementasikan strategi pemberdayaan masyarakat tersebut. Data yang akurat dan sesuai kondisi lokal disebut sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan program. Untuk itu, Muhaimin meminta kepala daerah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara konsisten dalam menerapkan kebijakan pengentasan kemiskinan.

“Seluruh kepala daerah harus berkoordinasi dengan BPS dan pemerintah pusat agar data selalu diperbarui dan program tepat sasaran,” ujarnya.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ditugaskan untuk memimpin agenda pengentasan kemiskinan di 47 kementerian dan lembaga negara.

TerkaitTRT Global - BPS: Tingkat kemiskinan Indonesia terendah dalam dua dekade terakhir