Mantan komandan pasukan khusus itu resmi menjabat pada Oktober lalu setelah kampanye yang berupaya merapikan citra dirinya dari tudingan pelanggaran HAM pada akhir 1990-an di masa Orde Baru. Pemimpin berusia 73 tahun itu berjanji mengejar pertumbuhan cepat yang digerakkan negara untuk mengangkat Indonesia menjadi kekuatan global.

Namun, kebijakan andalannya—termasuk program makan gratis untuk pelajar dan ibu hamil guna menekan stunting—dinilai membebani anggaran, memicu kekhawatiran investor, dan memantik protes mahasiswa.

“Di tengah konflik politik, konflik ekonomi global, perang dagang Amerika Serikat… Indonesia masih mampu tumbuh di atas lima persen,” ujar Prabowo di hadapan parlemen, dikutip AFP.

Pertumbuhan melampaui ekspektasi

Pemerintah menargetkan pertumbuhan delapan persen tahun ini. Pekan lalu, Badan Pusat Statistik melaporkan ekonomi kuartal II tumbuh 5,12 persen, mengalahkan perkiraan dan naik dari 4,87 persen pada kuartal sebelumnya. Prabowo juga menyoroti penurunan tingkat pengangguran ke level terendah sejak krisis finansial Asia.

Hubungan dagang dengan Amerika Serikat ikut disorot setelah pada April Presiden AS Donald Trump mengancam tarif 32 persen atas produk Indonesia. Prabowo menegosiasikan tarif lebih rendah, 19 persen, dengan komitmen pelonggaran hambatan bagi barang-barang AS.

TerkaitTRT Global - PDB Indonesia kuartal kedua lampaui ekspektasi dengan pertumbuhan tercepat dalam dua tahun

Agenda kesejahteraan dan kontroversi

Membela program sosialnya, Prabowo menyebut skema makan gratis bernilai miliaran dolar itu telah menjangkau sekitar 20 juta penerima.

“Tujuan kita… bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari penderitaan,” kata Prabowo, dikutip AFP.

Di sisi lain, ia menghadapi protes pada Februari karena pemangkasan anggaran untuk mendanai program tersebut—yang juga diterpa laporan keterlambatan penyaluran dan insiden keracunan makanan—serta pembentukan dana kekayaan negara baru.

Prabowo, yang menggantikan Joko Widodo tahun lalu setelah menang dalam upaya ketiganya, berjanji menjaga kesinambungan arah kebijakan. Presiden Prabowo menekankan bahwa APBN 2026 akan dikelola dengan prinsip efisien, transparan, dan tepat sasaran. Beliau juga menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan efisiensi guna mengurangi defisit anggaran.