Ribuan buruh Indonesia kembali turun ke jalan di Jakarta pada Kamis, menuntut kenaikan upah, penghentian praktik outsourcing, serta pemangkasan tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Aksi ini dipusatkan di depan Gedung DPR atau MPR RI, diselenggarakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, sebagaimana dilaporkan Jakarta Globe.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan buruh merasa "tidak terima" melihat kesenjangan pendapatan antara mereka dan anggota legislatif. Menurutnya, rata-rata gaji buruh secara nasional hanya sekitar Rp3 juta per bulan, dengan angka tertinggi sekitar Rp5 juta bagi pekerja di Jakarta dan Bekasi.
“Sebaliknya, seorang anggota DPR bisa membawa pulang sekitar Rp104 juta per bulan, termasuk seluruh tunjangan. Itu sudah termasuk tunjangan sewa rumah Rp50 juta per bulan yang saat ini menjadi sorotan,” tegas Said Iqbal.
Enam tuntutan utama
Dalam aksinya, buruh menyampaikan enam tuntutan utama, yakni menghapus praktik outsourcing dan menolak upah murah, menghentikan PHK massal dengan membentuk satgas khusus, melakukan reformasi pajak perburuhan dengan menaikkan PTKP menjadi Rp7,5 juta per bulan serta menghapus pajak pesangon, THR, JHT, dan diskriminasi pajak bagi perempuan menikah. Selain itu, mereka juga mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law, pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi, serta revisi RUU Pemilu guna mendesain ulang sistem Pemilu 2029.
Isu tunjangan DPR menjadi salah satu pemicu aksi. Anggota dewan menerima gaji ditambah berbagai tunjangan, termasuk tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan yang hampir sepuluh kali lipat dari upah minimum Jakarta.
Di bawah tekanan demonstrasi, DPR kemudian menjelaskan bahwa tunjangan tersebut hanya akan diberikan hingga Oktober, menurut Jakarta Post.
Said Iqbal menegaskan bahwa seluruh aksi dipusatkan di depan DPR dan membantah adanya rencana demo di Istana Negara.
Demonstrasi ini melanjutkan gelombang protes yang sudah berlangsung sejak awal pekan, terhadap penolakan terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR. Awal pekan lalu, aksi bahkan sempat ricuh ketika massa mencoba menerobos barikade aparat di sekitar kompleks parlemen.
Polisi menembakkan gas air mata dan meriam air, serta menahan lebih dari 300 orang, termasuk mahasiswa dan pelajar, dengan 205 di antaranya masih di bawah umur.
.jpg?width=256&format=webp&quality=80)
